Berita Terbaru MK Hari Ini

Hakim MK Soroti Mandeknya Reformasi Sistem Peradilan Militer

Pasal 65 UU TNI sejatinya telah memuat semangat politik hukum untuk memisahkan kewenangan peradilan, baik dari sisi subjek maupun objek perkara.

Uji UU APBN 2026 di MK, Anggaran Pendidikan Dipersoalkan karena Program Makan Bergizi

Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.  

UU Pemda Digugat ke MK, Soroti 95 Persen Pasangan Kepala Daerah Alami Keretakan Politik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Roy Suryo CS Gugat UU ITE dan KUHP ke MK, Merasa Dikriminalisasi atas Kasus Ijazah Jokowi

Penerapan pasal-pasal tersebut terhadap kliennya justru melanggar hak konstitusional warga negara, terutama kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi.

Gugat UU Kesehatan, Pemohon Desak MK Jaga Marwah Sistem Pendidikan Nasional

Sidang lanjutan yang digelar pada Kamis (5/2) telah menuntaskan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai Pihak Terkait.

Uji Materi UU TNI di MK, DPR: Jabatan Sipil TNI Bukan Dwifungsi tapi Respons Ancaman Zaman

Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.

Arief Hidayat Pensiun dari MK, Ingatkan Bahaya Jika Mahkamah 'Teraniaya'

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengaku tak sedih memasuki masa purnabakti. Ia justru mengingatkan bahaya jika Mahkamah Konstitusi teraniaya.

MK Kembali Tolak Gugatan Nikah Beda Agama, Tegaskan Konsistensi Konstitusional

Hingga saat ini, MK mengaku belum memiliki alasan kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian hukumnya terkait aturan pernikahan di Indonesia.

MK Tolak Gugatan UU MD3 soal Periodisasi Jabatan DPR

Saldi menjelaskan, para pemohon yang berstatus mahasiswa lebih banyak menguraikan hak konstitusional secara normatif, tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat.

MK Tolak Gugatan UU Pilkada Soal Pergantian Gubernur Papua, Kerugian Konstitusional tak Terpenuhi

Mahkamah juga menilai, dalam kapasitas pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua, saluran konstitusional untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan hukum.

Ini Kunci Independensi Peradilan

Melainkan, ekosistem yang dibangun di atas tiga pilar utama yang saling mengunci.

Pasal KUHP-KUHAP Banyak Digugat ke MK, Pemerintah Tegaskan Siap Beri Keterangan

DERETAN pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR Sebut Putusan MK Perkuat Perlindungan bagi Wartawan

MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.

Jurnalis tak Bisa Dipidana atas Karya Jurnalistik, Dewan Pers Minta Seluruh Pihak Baca Detail Putusan MK 

Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK

Batas Kritik dan Hina Pemerintah di KUHP Baru Dinilai Kabur, 9 Mahasiswa Lancarkan Gugatan ke MK

Ketidakjelasan ini disebut menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional apakah kritik atau pendapatnya dapat dipidana.

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK

Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.

Komisi III Persilahkan Masyarakat Gugat KUHAP dan KUHP Baru ke MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Uji UU Ciptaker: Ahli Usulkan Sanksi Tegas agar Putusan MK Dipatuhi Pemerintah

Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia