Berita Terbaru MK Hari Ini

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK

Tanpa kuota, aplikasi ojek tidak dapat berfungsi sehingga ia kehilangan akses terhadap pekerjaan.

Komisi III Persilahkan Masyarakat Gugat KUHAP dan KUHP Baru ke MK

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mempersilakan kelompok masyarakat maupun organisasi untuk menggugat KUHAP dan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Uji UU Ciptaker: Ahli Usulkan Sanksi Tegas agar Putusan MK Dipatuhi Pemerintah

Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

Rekor Gugatan di MK, Kualitas Legislasi DPR Dinilai Buruk dan Minim Partisipasi

Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).

Konflik Kepentingan Politik Dinilai Jadi Faktor Penyebab Tingginya Gugatan UU ke MK

Semakin sebuah undang-undang jauh dari prinsip pembentukan yang semestinya, maka kegundahan publik akan meningkat dan proses pengujian di MK pun hampir pasti terjadi. 

KUHP Baru Digugat ke MK, Dasco Sebut DPR Tak Bisa Senangkan Semua Pihak

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut KUHP baru hampir mustahil untuk memuaskan atau menyenangkan seluruh lapisan masyarakat. Ia mempersilahkan KUHP baru didgugat ke MK

Polemik Perpol 10/2025, Mahfud MD Sebut Hanya Bisa Direvisi Lewat UU Polri

Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri

Bagaimana Nasib Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal setelah Putusan MK? Ini Kata DPR

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Penerbitan PP Dianggap Gagal Sentuh Akar Persoalan Perpol

Perpol 10/2025 adalah produk hukum yang tidak sesuai, mengabaikan atau bentuk pembangkangan terhadap Putusan MK

Penerbitan Peraturan Pemerintah Dinilai Abaikan Substansi Putusan MK

Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.

Jimly: Putusan MK Akhiri Penugasan Personel Polri di Luar Korps

Komitmen tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.

Putusan MK Soal Uji Materiil UU Tipikor Dinilai Kontradiktif 

Meski menolak seluruh permohonan pemohon, MK mengakui adanya multitafsir atas kedua pasal UU Tipikor tersebut yang menimbulkan ketidakpastian.

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

MK Tolak Permohonan Uji UU Notaris Soal Perpanjang Jabatan Usia

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena dinilai tidak jelas dan saling bertentangan.

Gugatan Armand Maulana dan Ariel Dikabulkan Sebagian oleh MK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan musisi.

Hindari Multitafsir, MK Desak Revisi UU Tipikor Diprioritaskan

MK menilai multitafsir tersebut dapat memicu ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penanganan kasus korupsi.

Putusan MK Perjelas Aturan Royalti Hak Cipta

Posisi penyelenggara sangat sentral karena memegang kendali atas pengelolaan tiket dan skala pertunjukan.

MK Tegaskan Royalti Pertunjukan Dibayar Penyelenggara, bukan Artis

MK menegaskan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan dibayar oleh penyelenggara. Hal itu diatur dalam UU Hak Cipta

MK Catat Lonjakan Perkara, Permohonan Uji UU Tembus 238 Kasus Sepanjang 2025

Lonjakan tersebut dipicu oleh banyaknya permohonan uji undang-undang, sekaligus kewajiban MK menangani lebih dari 300 perkara sengketa Pilkada dalam waktu yang terbatas.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia