Bagaimana Nasib Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal setelah Putusan MK? Ini Kata DPR

WAKIL Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025 lalu.

Saan menjelaskan bahwa DPR RI baru akan menentukan langkah saat dimulainya pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hingga saat ini, proses di parlemen masih dalam tahap pengkajian internal.

“Hal itu masih dibicarakan dan dikaji di DPR. Karena pembahasan undang-undang belum mulai, nanti pada saat pembahasan UU Pemilu kita akan coba sikapi keputusan MK tersebut,” ujar Saan, melalui keterangannya, Selasa (23/12).

Baca juga : DPR Kaji Opsi Pemisahan Pemilu secara Horizontal dan Vertikal

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut juga belum dapat memastikan mekanisme teknis pelaksanaan pemilu mendatang, apakah akan dilakukan secara terpisah sesuai mandat MK atau terdapat penyesuaian lain. Saan menekankan bahwa hasil akhir akan bergantung pada dinamika pembahasan di komisi terkait nantinya.

“Nanti kita lihat hasil pembahasannya,” tegas Saan.

 MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang dibacakan pada 26 Juni 2025, telah menginstruksikan pemisahan antara Pemilu Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (Pilkada dan DPRD).

Baca juga : Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

Dalam putusan tersebut, MK juga menetapkan ketentuan jarak waktu pelaksanaan, yakni minimal 2 tahun setelah pelantikan pejabat nasional dan maksimal 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat nasional.

MK menegaskan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat. Kini, bola berada di tangan DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi regulasi agar selaras dengan putusan MK tersebut sebelum pemilu berikutnya dimulai. (H-4)