Komnas HAM Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dengan 3 (tiga) surat suara dan Pemilu Lokal dengan 4 (empat) surat suara. MK juga memerintahkan agar Pemilu nasional dan lokal dilaksanakan dengan jarak waktu minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan. 

Ketua Komnas HAM  Anis Hidayah mengatakan putusan tersebut sejalan dengan salah satu poin rekomendasi Komnas HAM terkait Perlindungan dan Pemenuhan HAM bagi Petugas Pemilu yang dirilis 15 Januari lalu. 

“Komnas HAM menilai Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah progresif untuk mendorong terwujudnya Pemilu yang lebih ramah HAM,” kata Anis dalam keterangan yang diterima Media Indonesia pada Minggu (29/6). 

Baca juga : Anis Hidayah Jadi Ketua Komnas HAM Paruh Kedua sampai 2027

Selain itu, Anis menyampaikan dari sisi penyelenggara Pemilu, desain Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan membagi beban pekerjaan para petugas Pemilu, terutama pada proses pemungutan suara oleh Petugas TPS, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dan terukur.

“Putusan MK sejalan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan layak karena secara signifikan akan mengurangi beban kerja Petugas Pemilu, memotong waktu kerja menjadi lebih pendek, serta memungkinkan waktu beristirahat yang lebih panjang,” ucapnya. 

Atas dasar itu, Ia menilai sistem yang baru ini dapat meminimalisir terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana Pemilu Tahun 2019 dan 2024 hingga menyebabkan terjadinya angka kecelakaan, jatuh sakit hingga kematian. 

Baca juga : DPR Kaji Opsi Pemisahan Pemilu secara Horizontal dan Vertikal

“Proses pemungutan dan penghitungan lima surat suara pada umumnya berakhir di pagi hari berikutnya. Para Petugas Pemilu memikul beban kerja yang melebihi batas kewajaran dan dengan waktu istirahat yang sangat terbatas,” jelas Anis. 

Di sisi lain, lanjut Anis, kondisi pemilu dengan lima surat suara juga memperburuk kondisi mental para penyelenggara karena tingginya tekanan psikis dari pendukung capres atau partai politik dan kekhawatiran terhadap kesalahan teknis yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Menurut Anis, selain penyelenggara, putusan MK juga berdampak baik bagi pemilih. Dikatakan bahwa desain Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan memberi kesempatan bagi pemilih untuk mendapatkan hak atas informasi kepemiluan yang lebih baik.

“Pemilu 2019 dan 2024 dengan 5 (lima) surat suara sangat membingungkan bagi pemilih, sebab semua isu terfokus pada Pilpres. Isu Pileg senyap, dan bahkan isu-isu lokal nyaris tidak mendapat tempat,” tukasnya. (H-4)