Berita Terbaru Komnas Ham Hari Ini

Komnas HAM Minta Pembahasan RUU KUHAP lebih Komprehensif

Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan. 

Kemenag Sambut Positif Rencana Penilaian Hak atas Pendidikan dari Komnas HAM

Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.

AMAN Tekankan Sejumlah Poin yang Perlu Diatur dalam UU Masyarakat Adat

KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.

Setara Institute Apresiasi Komnas HAM Nyatakan Kasus Cidahu Langgar Hak Asasi

Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.

Komnas HAM: Pembubaran Retret Remaja Kristen di Cidahu Langgar Hak Asasi

Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Menteri Pigai: RUU HAM akan Perkuat Rekomendasi Komnas HAM agar Berkekuatan Hukum

PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.

Luncurkan SNP Masyarakat Adat, Komnas HAM Harap tak Ada Lagi Perampasan Lahan

Seringkali kebijakan pemerintah atau proyek pembangunan tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. 

Menteri Pigai: DIM RUU HAM Hampir Rampung, Pembahasan Bersama DPR Dimulai Agustus 2025

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM 

Kematian Petugas Pemilu Masih Tinggi, Komnas HAM Dukung Putusan MK

Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Komnas HAM Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 

Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal

Pengamat: Praktik Penyiksaan oleh Aparat Realitas di Masyarakat

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.

Komnas HAM: Polri Jadi Pihak Terbanyak Diadukan Terkait Dugaan Penyiksaan

Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Komnas HAM Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Penyidik di RKUHAP

Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).

Komnas HAM Terima 47 Aduan Pelanggaran HAM terkait PRT pada 2024

Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.

Desak Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM: PRT Pekerja Sah, bukan Pembantu

Komnas HAM mendesak DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Sebut Pernyataan Fadli Zon tidak Tepat, Komnas HAM: Ada Bukti Pemerkosaan Massal Mei 1998

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.

Selidiki Dugaan Pelanggaran, Komnas HAM Cek Aktivitas PT Gag Nikel

KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.

Izin Tambang PT Gag Nikel belum Dicabut, Bagaimana Sikap Komnas HAM?

KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.

Komnas HAM: Pulau-Pulau Raja Ampat Harusnya tak Digunakan untuk Tambang

Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

Hari Pertama yang Bermakna: Menyemai Relasi di Kelas Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia