Berita Terbaru Komnas Ham Hari Ini

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Komnas HAM Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal 

Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal

Pengamat: Praktik Penyiksaan oleh Aparat Realitas di Masyarakat

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.

Komnas HAM: Polri Jadi Pihak Terbanyak Diadukan Terkait Dugaan Penyiksaan

Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Komnas HAM Soroti Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Penyidik di RKUHAP

Hasil rekomendasi Komnas HAM sudah diterima oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada Jumat (20/6).

Komnas HAM Terima 47 Aduan Pelanggaran HAM terkait PRT pada 2024

Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.

Desak Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM: PRT Pekerja Sah, bukan Pembantu

Komnas HAM mendesak DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Sebut Pernyataan Fadli Zon tidak Tepat, Komnas HAM: Ada Bukti Pemerkosaan Massal Mei 1998

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.

Selidiki Dugaan Pelanggaran, Komnas HAM Cek Aktivitas PT Gag Nikel

KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.

Izin Tambang PT Gag Nikel belum Dicabut, Bagaimana Sikap Komnas HAM?

KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.

Komnas HAM: Pulau-Pulau Raja Ampat Harusnya tak Digunakan untuk Tambang

Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan

Komnas HAM: Tambang Nikel Raja Ampat Timbulkan Pelanggran HAM

KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.

Komnas HAM Desak Kejagung Usut Tuntas 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menuntaskan 13 kasus pelanggaran HAM berat 

Baju Loreng di Ruang Belajar

KABAR dari Jawa Barat itu, yang programnya sudah berjalan hampir sebulan lamanya, seperti gemerisik yang tak sedap di tengah khidmatnya dunia pendidikan

5 Fakta Pemusnahan Amunisi TNI di Garut Menurut Komnas HAM yang Sebabkan 13 Korban Jiwa

Komnas HAM melakukan pemantauan mendalam terkait ledakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai (apkir) milik TNI yang terjadi di Desa Sagara

Ini Rekomendasi Komnas HAM untuk TNI atas Peristiwa Ledakan Amunisi di Garut

Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting menyusul peristiwa ledakan amunisi TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Komnas HAM Kirim Amicus Curiae ke Pengadilan Militer Banjarmasin terkait Pembunuhan Jurnalis

Komnas HAM menemukan fakta adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami korban dalam rentang waktu Desember 2024 sampai Januari 2025.

Komnas HAM: Prajurit TNI Penembak Polisi di Lampung Disidang Lewat Peradilan Umum

Bagi Semendawai, peradilan militer sebaiknya hanya digunakan jika tindak kejahatan yang dilakukan prajurit TNI berkaitan langsung dengan operasi militer.

Ledakan Amunisi Garut, Komnas HAM Ungkap TNI Libatkan 21 Warga Sipil, Diupah Rp150 Ribu per Hari

Para pekerja, sambungnya, tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang tersertifikasi mengenai pemusnahan amunisi.

Komnas HAM Nilai Substansi RUU KUHAP Harus Menjawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Komnas HAM juga mendorong agar pembahasan RUU KUHAP mengedepankan tiga prinsip kunci partisipasi publik, yakni memenuhi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.

Israel, Apa Maumu?

Etika Mengelola Lingkungan

Pulihnya Kepercayaan pada MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting