Berita Terbaru Mk Hari Ini

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Soal Putusan MK, Yusril : Pemilu Presiden tak Bisa Diundur

Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Menurutnya pemilu tak bisa diundur

MK Tegaskan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.

Sidang Gugatan UU TNI, Pakar Sebut DPR Kerap Jadikan MK Sebagai Tukang Koreksi

Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.

Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR

Pakar HTN:  Alih-Alih Persoalkan Putusan MK, Parpol Seharusnya Patuh pada Konstitusi

Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Peradi Dukung Putusan MK soal UU Advokat

Magang suatu tahapan penting dan tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

DPR Pelajari Putusan Pemilu Terpisah, Harus Revisi UU atau Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.

KPU Akui Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun yang Sama Butuh Kerja Ekstra

KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.

Pemilu Nasional-Lokal Dipisah, Pengamat: Elite Partai Jangan Ciptakan Dominasi

Pemisahan itu tidak menjadi solusi jika elite partai politik masih dominan dalam menentukan aktor politik yang belaga dalam kontestasi pemilu,

UU IKN Digugat ke MK, Para Ahli Beri Keterangan Terkait Jangka Waktu HGU 180 Tahun

HGU hingga 180 tahun akan menghancurkan seluruh sendi-sendi dan pilar dasar yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat secara umum

DPR Tepis Pembahasan UU TNI Minim Partisipasi

Utut meminta MK dapat menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan terkait keabsahan UU TNI yang telah diundangkan oleh pemerintah saat ini.

Ketua Komisi I DPR Klaim Penyusunan UU TNI Partisipatif, Minta MK Tolak Seluruh Gugatan

Dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU TNI, khususnya terkait isu dwifungsi yang merupakan ranah pengujian materil merupakan bentuk error in object. 

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi

Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat. 

Menkum dan Menhan Beri Keterangan dalam Sidang Gugatan UU TNI di MK

menggelar sidang pemeriksaan uji formil UU TNI, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan keterangan 

MK: Pemakzulan Wapres Gibran tidak Bisa Serampangan

MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.

Kejagung Tanggapi Hak Imunitas Jaksa yang Digugat ke MK

Ia mengajak berbagai pihak untuk lebih mencermati hak dan kewenangan Kejagung apabila ingin mempersoalkannya ke MK. 

Pemakzulan Gibran Dinilai Halusinasi Politik, Ini Alasannya

Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan.

Forum Purnawirawan TNI Soroti Usia Minimal Capres dan Cawapres, MK Tegaskan Putusan Final

Keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 tahun, batas usia paling rendah 40 tahun dapat disepadankan dengan jabatan publik yang pernah atau sedang dijabat seseorang.

Syarat Pendidikan Calon Presiden dan Wakil Presiden Digugat ke MK

Ketentuan yang hanya mensyaratkan pendidikan capres-cawapres paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, tidak memadai untuk menjamin kualitas kepemimpinan nasional.

Objektivitas dalam Penulisan Sejarah

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting