Inflasi Struktural dan Biaya Peradaban: Membaca Ulang Transisi Energi

PADA 2007, melalui riset saya tentang pemulihan ekonomi pascakrisis 1997-1998, saya mengemukakan stabilitas ekonomi yang kita banggakan seringkali bersifat semu, dibangun di atas kebijakan jangka pendek yang menunda penyesuaian struktural. Hampir dua dekade berselang, tesis itu menemukan relevansinya kembali. Inflasi yang kita hadapi hari ini bukan lagi sekadar fluktuasi siklus, melainkan manifestasi perubahan struktural yang lebih dalam dan permanen.

Dalam perspektif global, Alfred H Peterson dalam Inflation 2.0: The New Era of Currency Devaluation and How Investors Can Respond Effectively (2026) menegaskan inflasi modern telah bertransformasi dari fenomena moneter menjadi konsekuensi struktural. Hal ini dipicu kombinasi utang yang membengkak, fragmentasi globalisasi, dan transisi energi. Dengan demikian, inflasi bukan lagi gangguan sementara, melainkan bagian inheren dari arsitektur ekonomi kontemporer.

Di titik inilah inflasi perlu dimaknai ulang, bukan sekadar sebagai persoalan harga, tetapi sebagai refleksi dari pilihan peradaban.

Baca juga : Buntut Ketegangan Politik, Penerapan Transisi Energi Bisa Dipercepat

Dalam tulisan saya di Media Indonesia (2026) dan berbagai media lain, saya berargumen persoalan utama kita bukanlah krisis, melainkan resistensi terhadap perubahan. Kita cenderung meredam gejolak jangka pendek, tetapi menghindari reformasi struktural. Kita memilih stabilitas hari ini, sembari secara implisit menunda biaya yang justru menjadi lebih besar di masa depan.

Transisi Energi Menguak Paradoks
Secara normatif, arah kebijakan kita tidak keliru. Dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon dan Indonesia berupaya mengambil posisi melalui hilirisasi nikel, pengembangan kendaraan listrik, serta ekspansi energi baru terbarukan. Namun, sebagaimana diingatkan dalam Inflation 2.0, transformasi energi secara inheren bersifat inflasioner dalam fase awal, karena menuntut investasi besar sekaligus meningkatkan biaya energi sebelum efisiensi tercapai.

Dari sinilah lahir apa yang dapat kita sebut sebagai inflasi struktural di mana kenaikan harga yang bukan sekadar akibat disrupsi pasar, melainkan konsekuensi logis dari proses transformasi ekonomi itu sendiri. Paradoks tersebut tecermin jelas dalam struktur fiskal kita. APBN 2023 mengalokasikan lebih dari Rp500 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Pada 2024 masih berada di kisaran Rp339 triliun. Realisasi 2025 tetap tinggi sekitar Rp307,93 triliun dan dalam APBN 2026 bahkan meningkat menjadi Rp318,88 triliun.

Baca juga : Antisipasi Dampak Geopolitik, Masyarakat Perlu Bijak Gunakan Energi

Semua angka ini tidak sekadar menunjukkan besarnya beban fiskal, tetapi mengungkap sesuatu lebih mendasar bahwa stabilitas harga yang kita nikmati bukanlah hasil efisiensi struktural, melainkan hasil rekayasa fiskal terus-menerus. Kita tidak menghapus inflasi. Kita hanya menangguhkannya.

Namun, sejarah ekonomi mengajarkan satu hal sederhana, yaitu tidak ada penundaan tanpa konsekuensi. Sebagaimana dicatat Peterson, dalam rezim inflasi struktural, intervensi kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan tekanan jangka pendek justru berpotensi memperkuat tekanan inflasi dalam jangka panjang melalui distorsi harga dan ekspansi fiskal.

Ketika subsidi energi dikurangi seperti pada penyesuaian harga BBM 2022, maka respons inflasi terjadi hampir seketika. Ini menegaskan bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi dari keseluruhan struktur harga perekonomian. Setiap perubahan pada sektor ini memiliki efek rambatan luas dan sistemik.

Transisi Energi Harus Dibaca Jujur
Oleh karena itu, transisi energi tidak dapat dipahami secara teknokratis semata. Ia harus dibaca secara jujur sebagai transformasi struktural yang membawa biaya di depan dan manfaat di belakang.

Inilah yang saya sebut sebagai biaya peradaban, harga yang harus dibayar suatu bangsa ketika memutuskan untuk beralih menuju sistem ekonomi lebih berkelanjutan.

Masalahnya, kita belum sepenuhnya siap menginternalisasi biaya tersebut. Kebijakan kita masih terjebak dualisme. Di satu sisi mendorong percepatan transisi energi. Tetapi di sisi lain mempertahankan stabilitas harga melalui subsidi besar. Ketegangan ini menciptakan inkonsistensi struktural yang pada akhirnya memunculkan tekanan inflasi laten namun persisten.

Fenomena ini tidak eksklusif Indonesia. Semua negara ASEAN menghadapi dilema serupa, tuntutan transisi yang cepat di tengah keterbatasan fiskal dan kesiapan infrastruktur. Dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan dalam Inflation 2.0, inflasi semakin ditentukan oleh desain kebijakan dan struktur ekonomi, bukan semata mekanisme pasar.

Jika ditarik ke belakang, situasi ini bukanlah kejutan, melainkan konsekuensi dari penundaan reformasi terlalu lama. Subsidi yang semula bersifat temporer berubah menjadi ketergantungan struktural. Ketika perubahan global datang lebih cepat, kita dipaksa melakukan penyesuaian dalam waktu sempit, dan tentu dengan biaya lebih besar.

Inflasi Struktural Dapat Dikelola Rasional
Mengelola inflasi struktural memerlukan perubahan cara pandang. Pertama, kita harus mengakui tidak semua inflasi bersifat negatif. Sebagaimana ditegaskan dalam Inflation 2.0, fokus utama bukan lagi pada inflasi nominal, tetapi pada bagaimana menjaga nilai riil dan daya beli dalam jangka panjang.

Kedua, reformasi subsidi energi harus dilakukan bertahap namun konsisten. Subsidi tidak dapat lagi menjadi instrumen permanen, melainkan harus diarahkan lebih presisi untuk melindungi kelompok rentan tanpa menghambat transformasi struktural.

Ketiga, transisi energi harus diintegrasikan dengan strategi industrialisasi nasional. Tanpa integrasi, Indonesia hanya akan menjadi konsumen dalam ekonomi hijau global, bukan produsen yang memperoleh nilai tambah.

Pada akhirnya, inflasi yang kita hadapi hari ini adalah refleksi dari pilihan kita sebagai bangsa. Kita sedang bergerak dari stabilitas semu menuju transformasi nyata. Dan setiap transformasi, dalam sejarah ekonomi mana pun selalu memiliki harga.

Pertanyaannya bukan apakah kita mampu menghindari harga tetapi apakah kita cukup matang untuk membayarnya dengan kesadaran, dengan strategi, dan dengan keadilan. Karena dalam konteks inilah, inflasi bukan lagi sekadar angka. Ia adalah cermin dari arah peradaban yang kita pilih.