Antisipasi Dampak Geopolitik, Masyarakat Perlu Bijak Gunakan Energi

MASYARAKAT perlu bijak menggunakan energi untuk mengantisipasi dampak geopolitik di Timur Tengah, terutama dalam jangka pendek dan menengah.

Ini dinilai penting meskipun laporan media internasional asal Inggris, The Economist, menyebutkan bahwa ketahanan energi Indonesia lebih kuat daripada negara-negara lain, termasuk Vietnam. 

"Dari laporan The Economist, memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan energi dalam negeri terkait dampak geopolitik di Timur Tengah. Dari sisi ketahanan energi, kita lebih stabil (dibandingkan Vietnam). Dalam jangka menengah, kita tidak terlalu terpapar, semisalkan situasi geopolitik kini berlanjut,” ungkap Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof Hamid Paddu, Selasa (24/3/2026).

Baca juga : Jakarta Siap Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Mulai Pertengahan 2026

Hamid mengatakan laporan The Economist tersebut sesuai dengan kondisi ketahanan energi nasional. Yakni, Indonesia berada pada jalur tepat dalam membangun ketahanan energi.

“Saya kira, ya (on the right track). Karena The Economist lebih fair. Mereka melaporkan berbasis data, evidence based yang ada. Informasi yang dia punyai dengan kebijakan yang mereka ketahui,” kata Hamid.

Menurut Hamid, laporan yang menyatakan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang paling aman dari dampak krisis energi global, karena pemerintah sudah melakukan diversifikasi energi dengan baik.

Baca juga : Perkuat Agenda Keberlanjutan, Haleon Operasikan PLTS Atap di Fasilitas Manufaktur

Antara lain, pembangkit listrik tenaga surya, menggalakkan penggunaan kendaraan listrik dan sebagainya. Tentu saja, termasuk yang dilakukan Pertamina, antara lain melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), semisal panas bumi (geothermal).

Apalagi, katanya, dalam masa transisi energi dan diversifikasi energi, pemerintah melalui BUMN terus mencari cadangan minyak baru. Bahkan, saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak terbukti (proven reserves) mencapai 4,4 miliar barel. Hamid sependapat, cadangan tersebut mampu memperkuat ketahanan energi nasional hingga 10 tahun ke depan.

”Kita masih memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Untuk jangka menengah, kita tidak terlalu terpapar jika kondisi geopolitik terus berlanjut,” jelasnya.

Karena itu, Hamid sependapat, tak perlu ada keraguan terkait ketahanan energi nasional. ”Ya (tidak usah khawatir), karena Indonesia sudah mempersiapkan,” lanjut Hamid. Namun Hamid sependapat, bahwa masyarakat memang perlu bijak dalam menggunakan energi. 

Sebelumnya, The International Energy Agency (IEA) atau Badan Energi Internasional menyebut berbagai langkah antisipasi untuk menanggulangi gangguan pasokan energi. 

Menurut IAE, 20 Maret 2026, upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan menurunkan permintaan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan meminimalkan transportasi darat dan udara, serta bekerja dari rumah jika memungkinkan. Selain itu, lewat peralihan ke kompor listrik. 

"Mengatasi permintaan adalah alat penting dan segera untuk mengurangi tekanan (pada) konsumen dengan meningkatkan keterjangkauan dan mendukung keamanan energi,” kata IEA.

Di sisi lain, sebelumnya media internasional asal Inggris The Economist menilai Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang paling aman dari dampak krisis energi global akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan paparan risiko rendah tapi memiliki bantalan ketahanan kuat (low exposure, strong buffer).

"Beberapa negara, termasuk Indonesia, tampak relatif terisolasi (dari dampak buruk) berkat perpaduan sumber daya energi domestik dan kebijakan bantalan yang kuat," tulis laporan terbaru The Economist bertajuk Which country is the biggest loser from the energy shock. 

Analisis ini menunjukkan Indonesia memiliki posisi strategis yang jauh lebih stabil daripada negara tetangga seperti Vietnam. Meski sama-sama berada di zona low exposure, Indonesia memiliki skor ketahanan (resilience score) lebih tinggi, mengungguli Vietnam yang lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok manufaktur global. (H-2)