Uji UU APBN 2026 di MK, Anggaran Pendidikan Dipersoalkan karena Program Makan Bergizi

Dosen dan Guru Gugat APBN 2026 ke MK, Biaya MBG Rp223 T Gerus Anggaran Pendidikan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat dimasukkannya pendanaan program Makan Bergizi (MBG). Sejumlah dosen, guru, dan penyelenggara pendidikan menggugat kebijakan tersebut ke MK karena dinilai menggerus hak konstitusional pendidikan.

Sidang pengujian Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 itu diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah warga negara dan terdaftar dengan Nomor Perkara 40/PUU-XXIV/2026.

Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Digugat ke MK, Pemohon Nilai Anggaran Pendidikan Terganggu

Kuasa hukum Pemohon, Sipghotulloh Mujaddidi, menyampaikan bahwa permohonan telah diperbaiki dengan mengklasifikasikan para Pemohon, termasuk mahasiswa, guru, dan dosen yang terdampak langsung.

“Yayasan Taman Belajar Nusantara hadir langsung bersama peserta didik dari wilayah pinggiran Jakarta, sehingga memiliki kepentingan langsung terhadap pemenuhan hak pendidikan sebagaimana Pasal 31 ayat (3) UUD 1945,” ujarnya di hadapan majelis hakim MK, Kamis (19/2).

Sipghotulloh menjelaskan, Pemohon juga memaparkan rincian anggaran pendidikan APBN 2026 yang terdampak masuknya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) ke dalam postur anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Baca juga : Kuota Internet Hangus Digugat ke MK

“Dampaknya antara lain tertundanya pembayaran tunjangan guru dan dosen, penurunan anggaran Program Indonesia Pintar, serta berkurangnya alokasi anggaran Perpustakaan Nasional,” katanya.

Para Pemohon menilai penggabungan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Mereka menegaskan, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, bukan program gizi.

“Program MBG secara substansi adalah kebijakan kesehatan dan gizi, bukan fungsi utama pendidikan,” ujar Sipghotulloh.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang anggaran pendidikan dimaknai termasuk program makan bergizi.

“Kami juga memohon agar Penjelasan Pasal 22 ayat (3) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ali Murtadho, kuasa hukum Pemohon lainnya.

Para Pemohon juga mengungkapkan lonjakan anggaran MBG dari sekitar Rp71 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp223 triliun pada APBN 2026, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp769,1 triliun.

Menurut mereka, peningkatan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk peningkatan kualitas guru, sarana prasarana pendidikan, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Suhartoyo menyatakan permohonan akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan kelanjutan pemeriksaan. (Dev/P-3)