APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang telah disahkan. Postur itu dinilai berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. Adapun postur belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. APBN itu dinilai menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan amanat UU. Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional," Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono dikutip pada Kamis (25/9).

Menurutnya,, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Agenda-agenda tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Di saat yang sama, APBN juga diarahkan untuk menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.

Baca juga : DPR Sahkan APBN Tahun 2026

"Pada penerapannya nanti, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal agar setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal. Karena pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik," jelas Budisatrio.

Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menekankan bahwa total belanja pemerintah pusat yang akan dinikmati daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp1.376,9 triliun.

Anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Apindo: Fondasi Perekonomian Masih Kuat tapi Jangan Terlena

"Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan desain seperti ini, kita bisa memastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa," jelas Budisatrio.

Budisatrio menegaskan, setelah pengesahan UU APBN 2026, DPR, khususnya Fraksi Gerindra, akan menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi program-program strategis pemerintah. Fokus pengawasan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran sekaligus eksekusi program yang tepat sasaran. Dengan begitu, anggaran bukan hanya terserap, tapi juga benar-benar memberikan dampak nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan.

"Saya telah menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan," pungkas Budisatrio. (E-3)