Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengawal ketat penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, Komisi III DPR berencana memanggil Polri hingga sejumlah lembaga terkait dalam rapat kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Habiburokhman menyatakan pemanggilan para mitra kerja akan dilakukan secara berkala guna memantau perkembangan penyidikan.
"Kami akan mengadakan raker dan RDP secara berkala. Karena saat ini sudah memasuki periode libur Lebaran, kemungkinan raker terdekat akan digelar setelah hari raya. Kami akan undang Polri, pihak terkait, termasuk mungkin LPSK dan KontraS," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Meskipun agenda rapat resmi dijadwalkan usai Idul Fitri, Habiburokhman menekankan bahwa Komisi III tetap membuka peluang untuk menggelar rapat lebih awal jika terdapat situasi yang mendesak sebelum hari raya.
Namun, untuk saat ini, DPR memilih memberikan ruang dan waktu bagi tim penyidik Polri untuk fokus mengumpulkan bukti serta mengejar para pelaku yang telah teridentifikasi.
"Kami pantau dulu dan kita berikan ruang serta waktu kepada penyelidik-penyelidik Polri untuk melaksanakan tugas mereka. Namun jika ada situasi mendesak, tidak menutup kemungkinan kita gelar rapat sebelum hari raya," tegasnya.
Habiburokhman mengatakan pihaknya berharap koordinasi antara penegak hukum, lembaga perlindungan, dan organisasi masyarakat sipil seperti KontraS dapat mempercepat pengungkapan aktor di balik teror ini.
"Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus ini untuk memastikan ditegakkannya hukum bagi Saudara Andrie Yunus," pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
(P-4)
Kemenham soroti anomali hukum kasus air keras Andrie Yunus yang libatkan oknum BAIS TNI. Desak penggunaan peradilan umum untuk ungkap dalang intelektual.
KemenHAM desak penerapan mekanisme koneksitas dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI. Simak alasan pentingnya koordinasi TNI-Polri demi transparansi hukum
Imparsial menilai penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI tanpa disertai penjelasan resmi yang transparan.
Pemberhentian Kabais TNI Yudi Abrimantyo dinilai belum cukup menjawab tuntutan keadilan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Langkah Letjen Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatan Kabais TNI pascakasus penyiraman air keras dinilai sebagai contoh nyata akuntabilitas institusi bagi publik
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pengusutan kasus penyiraman air keras aktivis Kontras melalui Timwas Intelijen terkait dugaan keterlibatan oknum BAIS TNI
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved