Wakil Ketua Komisi X DPR Ingatkan Pemerintah: Belajar Online bukan Solusi Efisiensi Energi

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti menolak wacana kegiatan belajar bagi siswa sekolah kembali dilaksanakan secara daring mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional untuk penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Belajar dari pengalaman Covid-19, menurutnya, strategi pembelajaran daring kurang efektif bagi siswa sekolah.

“Ketika isu mengenai pembelajaran secara daring mulai muncul di banyak media, sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan kembali secara mendalam,” kata MY Esti Wijayanti, dalam keterangan yang diterima, Selasa (24/3). 

Seperti diketahui, Pemerintah tengah mengkaji pemberlakuan pembelajaran daring usai libur Lebaran 2026 sebagai bagian dari strategi nasional untuk penghematan konsumsi energi khususnya BBM. Rencana ini muncul di tengah tekanan global terhadap pasokan energi, terutama akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia.

Baca juga : DPR Desak KPK Transparan soal Polemik Status Tahanan Yaqut Cholil Qoumas

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mempertimbangkan skema kerja fleksibel seperti work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN), sebagai upaya mengurangi mobilitas harian masyarakat yang menjadi penyumbang utama konsumsi BBM.

Terkait wacana itu, Esti mengingatkan pengalaman pembelajaran daring yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 banyak memiliki dampak yang tidak mudah pada sistem pendidikan nasional.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” tuturnya.

Baca juga : DPR Serukan Toleransi dalam Penetapan Idul Fitri 2026

Dampak yang dimaksud Esti meliputi tantangan kemampuan anak dalam menyerap materi pelajaran, kedisiplinan, pembentukan karakter, kendala teknologi, dan lain sebagainya.

“Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana,” ungkap Esti.

Berbagai aspek yang dikhawatirkan Esti sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. Mu’ti pernah menyatakan bahwa tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang dialami para murid akibat pandemi Covid-19. Learning loss menjadi salah satu dampak dari pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh.

“Walaupun efektif dan menjadi solusi mencegah penyebaran Covid-19, pembelajaran jarak jauh menyebabkan penurunan kualitas para pelajar,” jelas Esti. 

Data menunjukkan kemampuan kognitif pelajar Indonesia menurun pasca-kebijakan daring. Esti menyinggung penurunan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 di semua bidang: literasi membaca (359 poin), matematika (366 poin), dan sains (383 poin).

Selain akademis, aspek psikologis dan karakter anak menjadi taruhan. Esti menilai sistem daring gagal membangun kepribadian siswa karena minimnya interaksi sosial.

“Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter,” jelas Legislator asal Dapil DIY tersebut. Ia menambahkan, absennya pengawasan langsung memicu rasa malas, ketergantungan gawai, hingga fenomena sosial yang mengkhawatirkan seperti pernikahan dini di kalangan pelajar.

“Sistem pembelajaran jarak jauh juga menyebabkan rendahnya nilai karakter siswa yang memang sulit untuk diajarkan menggunakan sistem belajar secara daring,” paparnya.

Untuk itu, Esti berharap wacana pembejaran daring tidak diterapkan Pemerintah sebagai strategi untuk penghematan konsumsi energi.

“Jangan jadikan pembelajaran daring sebagai alternatif pilihan  pembelajaran,” tegas Esti.

Esti pun menyatakan banyak mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait wacana ini.

“Kami juga banyak mendapat banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat, yang tidak satupun menyatakan setuju pembelajaran dengan daring,” ujarnya.

Esti menilai, jika wacana pembelajaran daring untuk penghematan BBM, maka untuk siswa SD sistem zonasi tidak terlalu berpengaruh. 

“Untuk SMP, SMA/SMK mungkin. Dan mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk menghemat BBM lewat sistem mobil antar jemput dengan titik-titik jemputan yang ditentukan dengan memberdayakan angkutan umum yang ada,” kata Esti.
Ia berharap pemerintah mencari jalan keluar lain yang lebih kreatif untuk menghadapi gejolak ekonomi global tanpa mengganggu tumbuh kembang generasi bangsa.

“Keterbatasan kemampuan fiskal perlu diatasi dengan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan sektor pendidikan. Semoga isu pembelajaran daring hanya sekadar wacana,” ujarnya. (Ant/P-4)