Legislator: WFH Satu Hari bukan Solusi Tunggal Penghematan BBM

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN dan pekerja swasta tidak boleh dijadikan satu-satunya cara untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini dievaluasi secara mendalam guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu.

Aria mengapresiasi konsep WFH sebagai inisiatif jangka pendek. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal atas persoalan kenaikan harga minyak.

Baca juga : Cek Aturan WFA ASN Jakarta: Boleh Kerja dari Mana Saja, tapi Dilarang Tambah Libur

"Gagasan WFH bukan sesuatu yang baru mengingat fleksibilitas kerja telah diatur secara resmi melalui PermenPAN-RB Nomor 4 Tahun 2025. Sasarannya tetap berfokus pada peningkatan produktivitas lembaga tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat," kata Aria Bima dalam keterangannya, Rabu (25/3), 

Aria menilai usulan pemerintah tersebut cukup positif jika diterapkan secara selektif. Menurutnya, WFH satu hari per minggu masih relevan bagi ASN yang menjalankan tugas administratif, mengelola dokumen digital, atau berada di posisi back office.

Meski demikian, pendekatan berbeda wajib diberlakukan bagi ASN di sektor pelayanan langsung, lapangan, atau bidang vital lainnya. Ia mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak disalahartikan sebagai tambahan hari libur.

Baca juga : Daftar Sektor yang Wajib WFO dan Boleh WFH

“Penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) atau WFH harus disesuaikan dengan karakteristik layanan tiap instansi, karena banyak layanan yang tetap harus hadir fisik,” jelas Aria.

Terkait sektor swasta, Aria meminta pemerintah lebih berhati-hati. Ia menyarankan agar kebijakan bagi swasta bersifat imbauan atau pemberian insentif per sektor, bukan kewajiban yang dipukul rata.

Ia mencontohkan industri manufaktur, logistik, ritel, hingga kesehatan memiliki karakteristik operasional yang berbeda jauh dengan sektor digital. Memaksakan WFH secara menyeluruh tanpa parameter yang jelas dinilai berisiko memberikan dampak buruk bagi produktivitas.

“Kalau pemerintah ingin kebijakan ini kuat, maka yang dibutuhkan sekarang bukan hanya pengumuman, tetapi kajian dampak yang terbuka dan parameter evaluasi yang jelas,” imbuhnya.
(P-4)