Kejar Target Penerimaan 2026, Menkeu Purbaya akan Rotasi Besar-besaran Pegawai Pajak

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap ribuan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada awal tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya akselerasi untuk mengejar target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

Kebijakan mutasi massal ini mencakup berbagai level jabatan, mulai dari tingkat pelaksana hingga pejabat eselon, yang tersebar di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Fokus utama dari perombakan posisi ini adalah penguatan unit-unit kerja yang memiliki potensi penerimaan besar namun belum mencapai performa maksimal pada tahun sebelumnya.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa penyegaran organisasi ini sangat krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, tantangan ekonomi di tahun 2026 memerlukan tim yang solid dan adaptif terhadap perubahan teknologi perpajakan yang tengah diimplementasikan secara penuh.

Baca juga : Purbaya Tegaskan Sikat Oknum Pajak yang Berlindung di Balik Backing Jabatan

"Rotasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan target penerimaan 2026 tercapai secara optimal dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat," ujar Menkeu Purbaya dalam pengarahan resminya di Jakarta, Jumat (23/1).

Selain untuk mengejar target angka, rotasi ini juga ditujukan untuk memperkuat integritas pegawai di lapangan. Kemenkeu berharap dengan adanya pergeseran personel ini, pengawasan internal dapat berjalan lebih ketat dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan negara.

Direktorat Jenderal Pajak sendiri dibebani target yang cukup ambisius tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut. Menkeu meminta seluruh pegawai yang baru dilantik segera melakukan pemetaan potensi di wilayah kerja masing-masing tanpa menunda waktu.

Hingga berita ini diturunkan, proses serah terima jabatan tengah berlangsung secara serentak di berbagai kantor wilayah DJP guna memastikan pelayanan kepada wajib pajak tetap berjalan normal tanpa kendala administratif. (H-3)