Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas oknum pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan dengan mengandalkan backing atau perlindungan pihak tertentu.
Penegasan itu disampaikan Purbaya saat melantik pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Purbaya meminta seluruh jajaran DJP tidak takut dan tidak ragu melapor jika menemukan intervensi, tekanan, atau praktik “jual nama backing” dalam pelaksanaan tugas.
“Kalau ada yang nawar-nawar atau bawa-bawa backing, sampaikan ke saya. Kita bereskan ramai-ramai,” tegasnya.
Ia menekankan jabatan di DJP bukan hadiah, melainkan amanah strategis yang menentukan keberlangsungan negara. Menurut Purbaya, kerusakan fiskal akan berdampak langsung pada stabilitas nasional.
“Kalau fiskal berantakan, kepentingan negara ikut berantakan. Dampaknya bisa ke NKRI. Peran Anda tidak main-main, satu negara bisa kena,” ujarnya.
Menanggapi isu adanya hambatan evaluasi kinerja akibat dugaan backing, Purbaya mengaku kerap mendengar isu tersebut tanpa kejelasan.
“Kalau saya tanya siapa backing-nya, biasanya diam. Namanya samar-samar. Tapi saya tegaskan, kalau ada, laporkan ke saya. Saya bereskan,” kata Bendahara Negara.
Purbaya juga menegaskan Kementerian Keuangan mendapat dukungan penuh Presiden untuk mengamankan pendapatan negara dan menjaga stabilitas fiskal. Karena itu, penindakan terhadap penyimpangan tidak akan setengah-setengah.
“Kita dibeking 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal. Ini bukan main-main,” ujarnya.
Ia memastikan penindakan terhadap oknum pegawai pajak akan dilakukan tegas namun terukur.
“Kita bereskan betul. Tindakannya tegas dan seimbang, bukan asal ganti-ganti tanpa strategi,” pungkas Purbaya. (Z-10)
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembelian kapal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Sejumlah wajah baru muncuk dalam peta awal bakal calon presiden 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved