Rencana Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda, Ini Alasan Purbaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) ditunda.

"Pas Dasco udah komentar kemarin, kita ikuti pak Dasco saja," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/2).

Purbaya menjelaskan, langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya memprioritaskan industri otomotif dalam negeri. Karena itu, ia berpandangan, dalam menyediakan operasional kendaraan untuk kebutuhan Kopdes Merah Putih mengikuti arah tersebut.

Baca juga : Menkeu Purbaya Didukung untuk Berantas Impor Ilegal di Pelabuhan

"Kalo menurut saya harusnya sih kalau presiden tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri, saya pikir presiden sih posisinya clear dalam hal ini," kata bendahara negara.

Secara terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi respons cepat Sufmi Dasco Ahmad. Kadin menilai sikap tersebut tidak hanya mencerminkan aspirasi pelaku industri, tetapi juga berpotensi menyelamatkan industri otomotif nasional serta mencegah kerugian bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya?" ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin, Senin (23/2).

Baca juga : Rasio Utang Tembus 40,46% PDB, Purbaya Pastikan Fiskal Tetap Terkendali

Menurut Saleh, kebijakan impor dalam jumlah besar berisiko membuat kendaraan menjadi tidak terpakai dalam beberapa tahun ke depan akibat kesulitan suku cadang. Ia menilai, jika produsen India serius masuk ke pasar Indonesia, sebaiknya membangun pabrik di dalam negeri sebagaimana dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK, BYD, dan VinFast.

Ia menegaskan impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berpotensi mematikan industri otomotif nasional, tidak menggerakkan perekonomian, serta bertentangan dengan agenda industrialisasi pemerintah. Kondisi tersebut juga dinilai dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Kebijakan semua pihak, apalagi BUMN, harus berpedoman pada kebijakan Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk memperbesar nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor," kata Saleh.

"Industri otomotif memiliki backward linkage dan forward linkage yang besar. Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” sambungnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih.

Namun dalam pelaksanaannya, Agrinas dinilai perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi.

“Kami sudah mengecek langsung. Kedua menteri sama sekali tidak mengetahui soal impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu. Ini bukan angka kecil. Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, nilai tambah dan multiplier effect-nya sangat besar,” ujar mantan Menteri Perindustrian tersebut.

Saleh juga mengingatkan agar setiap rencana impor kendaraan mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang tata cara perizinan, pengembangan, dan persyaratan teknis industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Aturan yang berlaku sejak 1 September 2021 itu menjadi pijakan dalam memperkuat struktur industri otomotif nasional, mendorong peningkatan nilai tambah, serta penggunaan komponen dalam negeri.

“Pemerintah juga menekankan kewajiban pendalaman struktur industri dan peningkatan kandungan lokal sebagai bagian dari strategi substitusi impor dan penguatan daya saing nasional,” paparnya.

Sebelumnya, Dasco menyatakan telah meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco.

Menurutnya, Presiden Prabowo akan membahas rencana tersebut secara terperinci dengan berbagai pihak, termasuk meminta pendapat dan menghitung kesiapan industri dalam negeri sebelum keputusan diambil. (Z-10)