Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik culas di sektor perpajakan. Saat ini, Kemenkeu tengah memburu 10 perusahaan yang terdeteksi melakukan modus underinvoicing atau pelaporan nilai transaksi di bawah harga sebenarnya untuk menghindari kewajiban pajak.
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya menutup celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan fiskal. Purbaya menyebut identitas dan data perusahaan tersebut sudah masuk dalam radar pemantauan intensif.
Berbicara di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026), Purbaya menyatakan bahwa praktik ilegal ini menjadi perhatian serius. Dengan menekan angka underinvoicing, pemerintah optimistis setoran pajak ke kas negara akan melonjak signifikan.
“Sudah kami deteksi perusahaan-perusahaan mana yang melakukan underinvoicing dan jumlahnya. Saya pikir itu akan memperbaiki terus pendapatan kita ke depan,” ujar Purbaya dilansir dari Antara, Senin (16/3).
Meski identitas perusahaan sudah dikantongi, Purbaya menjelaskan bahwa tim teknis masih melakukan audit mendalam untuk menghitung total kerugian negara. “Masih dihitung lagi,” tegasnya singkat mengenai nilai valuasi kerugian tersebut.
Di tengah upaya perburuan perusahaan nakal, Purbaya membawa kabar positif terkait performa fiskal awal tahun 2026. Sepanjang Januari-Februari, penerimaan pajak nasional menunjukkan tren impresif dengan pertumbuhan di level 30 persen.
Data terbaru menunjukkan, pada Februari 2026 saja, penerimaan pajak bersih (netto) menyentuh angka Rp245,1 triliun, atau tumbuh 30,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Lonjakan ini utamanya dipicu oleh beberapa sektor kunci:
| Jenis Pajak | Pertumbuhan (yoy) | Nilai Realisasi |
|---|---|---|
| PPN & PPnBM | 97,4% | Rp85,9 Triliun |
| PPh Badan | 44% | - |
| PPh Orang Pribadi/21 | 3,4% | - |
Purbaya berharap momentum pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari aktivitas transaksi ini tetap terjaga. Penertiban terhadap 10 perusahaan underinvoicing tersebut diharapkan menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha lain untuk patuh pada aturan perpajakan Mata Uang Rupiah yang berlaku.
“Jadi, ekonominya betul-betul berputar. Saya harap ke depan membaik terus,” pungkasnya. (Ant/Z-10)
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ratas di istana
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved