Berita Terbaru Uji Materi Hari Ini

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

UU Pemilu Diuji Materi, Tuntut DKPP jadi Lembaga Mandiri

Empat orang mantan komisioner DKPP memohon supaya DKPP dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri dan nomenklaturnya diubah.

Sidang Perdana Uji Materi UU TNI soal Prajurit Boleh Berpolitik dan Bisnis Digelar Siang Ini

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang perdana atas uji materi Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) siang ini, Jumat (25/4).

Beleid Royalti Lagu Digugat oleh 29 Musisi ke Mahkamah Konstitusi

Ke-29 musisi dalam permohonan ini meminta agar Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dinyatakan inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum.

UU MK Digugat, Minta Keterwakilan Hakim Konstitusi Perempuan 30%

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU MK tersebut tidak menentukan secara jelas mengenai jumlah komposisi hakim konstitusi perempuan dan laki-laki.

UU Mata Uang Diuji ke MK, Minta Redenominasi

Banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang rupiah oleh Pemohon dinilai sebagai hal yang tidak efisien.

Proses Legislasi Kerap Abaikan Partisipasi Publik, UU P3 Digugat ke MK

Pemohon juga menyoroti tren legislasi yang semakin mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna.

11 Mahasiswa Gugat UU ITE, Minta MK Cabut Aturan Penyebar Kebencian pada Masyarakat Tertentu

SEBELAS mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut aturan penyebaran kebencian kepada masyarakat tertentu dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

UU Pilkada dan UU Pemilu Paling Banyak Diuji di MK pada 2024

Pada tahun lalu, sebanyak 88 undang-undang dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah. Jumlah undang-undang yang diuji tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 65 UU.

Sejak 2003, Mahkamah Konstitusi Kabulkan 509 dari 4.046 Perkara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memaparkan ada 4.128 perkara yang teregistrasi sejak MK terbentuk pada 2003 hingga 2024.

KPK Tegaskan Alexander Tak Bawa Nama Instansi dalam Gugatannya di MK

Tessa mengaku tidak mengetahui isi materi dalam gugatan Alex di MK. Semua prosesnya diserahkan ke pengadilan tertinggi tersebut.

Alex Marwata Gugat Pasal Larangan Bertemu Pihak Berperkara

Alex juga menggugat karena pertemuan dengan mantan pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dipermasalahkan. Padahal, kejadian itu tidak memengaruhi kasus gratifikasi yang menjerat Eko.

MK Tolak Gugatan Terkait Politik Uang dalam UU Pemilu

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah. Sebab, tidak menyakup tim kampanye pasangan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penetapan Pemenang Calon Tunggal Pilkada Dipersoalkan di MK

SYARAT penetapan pemenang Pilkada dengan calon tunggal  dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI

Penataan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Digugat ke MK

Perludem meminta kepada MK agar menyatakan sistem pemilu yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi terkait Izin Pengelolaan Tambang bagi Ormas

Tim advokasi tolak tambang akan melakukan uji materi PP tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

Ambang Batas Pencalonan Presiden Abaikan Persebaran Suara

Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menilai pemberlakuan presidential threshold mengabaikan persebaran suara.

MK nyatakan banding atas putusan PTUN terkait gugatan Anwar Usman

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono menjelaskan, kesepakatan banding itu diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar hari ini.

MK: Anwar Usman tak Akan Putus Uji Materi Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting