Berita Terbaru Mk Hari Ini

Anggaran Masih Dicari, Tapi PSU Ulang Pilkada Barito Utara akan Dilaksanakan 6 Agustus

KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.

KPU Siap Jika Hasil PSU Pilkada di Tiga Daerah ini Digugat Lagi ke MK

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.

Sulit Usut Pidana 2 Paslon Pilkada Barito Utara yang Didiskualifikasi MK

Sebagian masyarakat juga menginginkan agar ada pelaku lain yang diproses hukum.

Jelang PSU di Lima Daerah, Kasus di Barito Utara harus Jadi Pembelajaran

MK, misalnya, memutuskan agar digelar kembali Pilkada 2024 di seluruh Kabupaten Barito Utara.

PSU Pilkada Tasikmalaya Digugat Dua Paslon Persoalkan Maladministrasi KPU

PU tidak melaksanakan amar MK tersebut dengan benar, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal.

MK Tolak Gugatan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

MK menolak gugatan terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur masa jabatan Ketua Umum

MK Lanjutkan 2 Gugatan PSU Pilkada Barita Utara dan Kepulauan Talaud, 5 Gugur

MK membacakan 7 putusan sela (dismissal) perkara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada. MK tidak melanjutkan 5 perkara, sementara 2 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian

Penghinaan Presiden di KUHP Harus Dihapus setelah Putusan MK UU ITE

Penegasan yang dilakukan MK terkait penghinaan dalam UU ITE berdampak pada kebutuhan untuk meninjau ulang aturan penghinaan terhadap presiden

Enam Mahasiswa Tantang UU TNI di MK, Tuntut Keadilan Konstitusional

ENAM mahasiswa asal Batam mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Puluhan Musisi Gugat UU Hak Cipta di MK, Persoalkan Hak Royalti

PULUHAN musisi melakukan gugatan materiel UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK).Aturan yang digugat yakni mengenai royalti yang dianggap belum memberikan kepastian hukum

Tangani Gugatan PAW DPR, MK Mesti Berpihak pada Kedaulatan Rakyat

Kalau mendasarkan pada pemaknaan pasal-pasal dalam konstitusi pada pokoknya kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2)  Undang-Undang Dasar UUD 1945.

7 Gugatan PSU Pilkada di MK akan Mulai Disidangkan pada 25 April

Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel. 

Masa Jabatan Ketum Partai Seperti Raja, UU Parpol Digugat ke MK

Menurut Edward, hal tersebut disebabkan karena ketiadaan batas jabatan pimpinan partai politik dan alasan diberikannya kewenangan recall kepada parpol (hak recall). 

Soroti Politik Uang, Iwan-Dede akan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK 

CALON Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 01, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly, menyiapkan gugatan ke Mk di PSU pilkada Kabupaten Tasikmalaya menyusul adanya dugaan politik uang

UU Kementerian Negara Digugat, Wakil Menteri tak Boleh Rangkap Jabatan 

pemohon  meminta agar ada penambahan frasa “wakil menteri” dalam Pasal 23 UU 39/2008 yang berkaitan dengan larangan terhadap menteri dalam melakukan rangkap jabatan.

Gugatan PSU Pilkada Siak akan Disidangkan di MK

Irving menyebut bahwa dirinya telah berkonsultasi langsung dengan pihak MK pada hari yang sama untuk menyampaikan keberatan atas gugatan tersebut. 

Permohonan Sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya Telah Diregister dan Siap Disidangkan di MK

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin juga memberikan konfirmasi bahwa permohonan sengketa Pilkada Puncak Jaya telah teregister di MK. 

Cegah PSU Pilkada Lahirkan PSU Lagi 

Untuk itu, ia meminta ketegasan dari MK untuk mewujudkan batasan berapa persen selisih antara pasangan calon yang bisa disidangkan.

PSU Gelombang Kedua Pasca-Lebaran Sasar 50 Ribu Lebih Pemilih

Adapun PSU Pilkada 2024 gelombang kedua diagendakan pada Sabtu (5/4) mendatang dengan menyasar 50 ribu lebih pemilih.

UU TNI Digugat ke MK, Wakil Ketua DPR: Kami Hormati

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa  menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia