Berita Terbaru MK Hari Ini

Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Larangan tersebut dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang selama ini kerap muncul ketika polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

Ahli: Perlindungan Wartawan dalam UU Pers Tidak Menjamin Kepastian Hukum

Dalam permohonannya, Iwakum mempersoalkan Pasal 8 UU Pers yang dinilai multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan.

Hari Pahlawan Nasional: MK Berperan Aktif dalam Diplomasi Konstitusi di Uzbekistan

Pada Hari Pahlawan Nasional, Mahkamah Konstitusi RI perkuat posisi di Asia dengan sukses berperan dalam pertemuan bersejarah di Uzbekistan dan AACC.

Demokrat Patuhi Putusan MK Terkait Keterwakilan Perempuan

Putusan MK soal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan pimpinan AKD DPR itu semakin memperbesar kesempatan untuk perempuan di dunia politik.

Menjaga Mahkota Hakim dari Intervensi Kekuasaan

Pengamanan lebih ketat diberlakukan saat penanganan perkara yang menarik perhatian publik. Tekanan politik ini bisa muncul dari mekanisme pemilihan hakim oleh DPR. Kualitas keilmuan dan rasa keadilan akan muncul dalam putusan jika hakim merasa aman.

Satpam Gugat UU Polri ke MK, Soroti Dugaan Komersialisasi Jasa Pengamanan

Syamsul menilai frasa 'dan badan usaha di bidang jasa pengamanan' dalam penjelasan pasal itu menyebabkan pengelolaan pengamanan swakarsa menjadi ajang komersialisasi.

Pakar Nilai Uji Materi UU Jadi Senjata Baru Mahasiswa Melawan Regulasi yang tak Adil

Fenomena ini merupakan tanda bahwa generasi muda mulai mengambil peran aktif dalam menata sistem politik dan hukum di Indonesia melalui jalur konstitusional.

Kejagung tak Masalah dengan Putusan MK soal Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Putusan MK menegaskan bahwa jaksa tidak kebal hukum di Indonesia.

MK: Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Jaksa dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, dan ditahan tanpa izin Jaksa Agung apabila tertangkap tangan atau terdapat bukti permulaan yang cukup

Benahi Kawasan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat

Pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di dalamnya

Putusan MK Soal Pembentukan KASN Baru Momentum Akhiri Politisasi Birokrasi

Selama ini keberadaan KASN berperan sebagai pilar independensi dalam menjaga profesionalitas dan netralitas ASN, terutama di masa-masa politik elektoral.

Perludem: Lembaga Pengawas ASN Baru Harus Dijaga dari Intervensi dan Pembubaran

Perlunya dialog publik dan diskusi mendalam dalam proses pembentukan lembaga baru tersebut agar struktur, kewenangan, dan mekanisme pengawasannya benar-benar efektif

UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat: Cermin Hukum Elitis

Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.

Ahli Hukum di Sidang MK Sebut Pasal 21 UU Tipikor Kabur, Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan

Ia menegaskan bahwa rumusan Pasal 21 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Pakar Hukum Nilai Rumusan Pasal 21 UU Tipikor tak Jelas, Rentan Terjadi Tafsir Subjektif

Eva menjelaskan bahwa makna obstruction of justice pada pasal 21 UU Tipikor pada dasarnya adalah tindakan membantu pelaku tindak pidana, bukan dilakukan oleh pelaku utama itu sendiri.

MK Minta Pemerintah Segera Publikasi Naskah Resmi UU BUMN Terbaru Sebagai Bentuk Transparansi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa seluruh pasal yang diuji telah diubah dalam UU baru tersebut.

Hakim MK Soroti Rasionalitas di Balik Penambahan Usia Pensiun Perwira TNI

Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan dasar rasionalitas yang melatarbelakangi perbedaan usia pensiun antara perwira tinggi bintang satu hingga bintang empat.

DPR Tegaskan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer dalam UU TNI Sesuai Konstitusi

Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.

MK Diminta Tegaskan UU Cipta Kerja Tunduk Prinsip HAM

Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.

Komnas Perempuan Sebut 11 PSN Terbukti Jadi Lahan Kekerasan Baru

Pelaksanaan PSN tidak hanya berimplikasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia