Pakar HTN: Penugasan Polisi di Luar Institusi Tetap Sah Sesuai UU

PAKAR hukum tata negara Margarito Kamis menilai polemik penugasan anggota Polri ke luar institusinya tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, dasar hukum yang mengatur penempatan personel kepolisian pada instansi lain masih berlaku dan memiliki kekuatan konstitusional.

“Penugasan anggota Polri di luar institusi Polri sah secara hukum. Mengapa sah? Karena undang-undang yang menjadi dasar tindakan itu sampai dengan saat ini sah berlaku,” ujar Margarito dalam keterangannya, Jumat (14/11).

Menurut dia, ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28, yang secara tegas membuka ruang penempatan anggota Polri pada instansi non-Polri.

Baca juga : Polri Wajib Patuhi Putusan MK soal Larangan Duduki Jabatan Sipil

“Pasal 28 Undang-Undang Polri sampai dengan sekarang eksisting secara konstitusional. Karena hukumnya ada dan sah, maka tindakan penempatan anggota Polri di luar Polri juga sah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ketentuan itu memberikan landasan bagi Kapolri maupun pemerintah dalam menugaskan anggota kepolisian ke berbagai lembaga negara, kementerian, atau instansi strategis yang membutuhkan keahlian aparat penegak hukum.

Lebih jauh, Margarito menyebut bahwa prosedur penugasan harus tetap mengikuti mekanisme administratif yang berlaku. 

Baca juga : Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Sementara itu, penempatan anggota Polri di luar institusi hanya dapat dilakukan jika ada permintaan resmi dari lembaga terkait dan mendapat persetujuan kementerian berwenang seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jika institusi lain mengajukan permintaan kepada Kapolri dan mendapatkan persetujuan dari kementerian yang berwenang, maka Kapolri berhak menerbitkan surat keputusan penugasan tersebut. Selama prosesnya sesuai aturan, penempatan itu sah,” ungkapnya.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan menyorot soal jabatan sipil bagi anggota aktif kepolisian, Margarito menilai putusan itu tidak mengubah secara mendasar ketentuan penugasan ke luar institusi.

“Putusan Mahkamah itu tidak cukup fundamental mengubah tatanan hukum penempatan anggota kepolisian di luar Polri, karena undang-undang yang menjadi dasarnya tidak berubah,” ujarnya.

Atas dasar itu, Margarito menegaskan, selama Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 masih berlaku, maka penugasan anggota Polri di luar institusinya tetap sah dan konstitusional. (Dev/P-2)