Kekerasan Berulang, Wakil Menteri HAM Dukung Bodycam bagi Anggota Polri

WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.

Ia menegaskan perlunya reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri.

“Kekerasan oleh polisi terjadi berulang-ulang. Kita selalu berteriak, polisi please reform. Polisi Indonesia itu polisi sipil, sikapnya juga harus lebih humanis,” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (25/2) malam.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Regulasi Wajib Uji Tuntas HAM bagi Perusahaan

Kementerian HAM, kata dia, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian untuk memperkuat perspektif HAM di jajaran para anggota Korps Bhayangkara.

“Kita sudah inisiasi pembentukan tim bersama Kementerian HAM dan Mabes Polri untuk pelatihan HAM dan mereview regulasi internal,” jelasnya.

Langkah tersebut meliputi evaluasi SOP, penyusunan pedoman pemeriksaan berbasis HAM, hingga penguatan kurikulum pendidikan kepolisian.

Baca juga : CSIS: Kultur Militeristik di Pendidikan Polri Jadi Akar Kekerasan Aparat

Ia juga mendorong penerapan metode investigative interviewing, standar internasional yang menekankan teknik pemeriksaan tanpa kekerasan.

“Bagaimana meng interogasi tanpa kekerasan, itu ada tekniknya. Itu bisa diadopsi,” katanya.

Selain itu, Mugiyanto menegaskan pelanggaran serius yang kerap melibatkan aparat kepolisian juga tidak cukup diselesaikan secara etik internal.

“Kalau tindakannya melanggar hukum pidana, ya harus diproses pidana. Dan prosesnya harus transparan supaya publik tahu,” tegasnya.

Lebih jauh, Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota kepolisian yang bertugas sebagai bagian dari pengawasan.

“Semua upaya menuju tata kelola yang menghormati HAM harus dilakukan, selama tidak bertentangan dengan prinsip HAM,” pungkasnya. (H-4)