Pengamat: Kesadaran Hukum Masyarakat Jadi Kunci Tingkat Kepercayaan Terhadap Polri

PENELITI Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syafuan Rozi, menekankan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurutnya, kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.

Hal tersebut disampaikan Syafuan dalam acara Speakup Kamtibmas yang digelar Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk "Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di bulan Ramadan" pada Jumat (13/3/2026).

Syafuan mencontohkan Belanda sebagai negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi terhadap polisi di dunia. Menurutnya, hal itu didukung oleh penerapan sistem restorative justice yang kuat sebagai mitigasi awal konflik sosial.

Baca juga : Polri Diharapkan Lebih Humanis dan Lepaskan Budaya Kekuasaan

"Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat di sana terlebih dulu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau melalui hukum adat (urban law). Budaya masyarakat ini yang meminimalisir tingkat kriminalitas," ujar Syafuan.

Syafuan mengapresiasi peran ilmuwan politik Hermawan Sulistyo dalam mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh Polri. Ia menyebut upaya melatih perwira untuk memiliki kompetensi setara polisi di negara maju seperti Jepang dan Singapura terus dilakukan agar Polri tidak lagi dipandang sebagai institusi yang memiliki jarak dengan rakyat.

"Prof. Herman menekankan tugas polisi bukan sekadar menangkap, karena jika semua dipenjara, maka kapasitas lapas akan penuh. Pendekatan humanis inilah yang sedang dibangun," tambahnya.

Baca juga : Kontras Peringatkan Bahaya Pemolisian Politik

Pada kesempatan yang sama, Koordinator FPIR Fauzan Ohorella membeberkan sisi lain kinerja Polri yang jarang tersorot selama bulan suci Ramadan. Ia menyebut stabilitas harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional tidak lepas dari peran aktif Satgas Pangan Polri.

"Kapolri menginstruksikan jajaran untuk membentuk Satgas guna memantau dan menekan spekulasi distributor serta tengkulak. Ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Ramadan," jelas Fauzan.

Fauzan juga mengutip pendapat pengamat politik senior Boni Hargens yang menilai "Safari Ramadan" Polri sebagai wujud Polri sebagai fasilitator sosial. Selain ketahanan pangan, efektivitas layanan Call Centre 110 Polri juga mendapat sorotan positif karena respons cepatnya, salah satunya dalam penanganan balap liar di Kota Batam yang meresahkan warga.

Lebih lanjut, Fauzan mengimbau masyarakat Indonesia untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi, terutama di media sosial. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja membangun persepsi buruk terhadap Polri meski terdapat bukti kinerja yang nyata di lapangan.

"Masalahnya seringkali kita kurang melakukan konfirmasi atas informasi yang beredar tanpa mengecek fakta. Bahkan, ada yang sengaja menolak kinerja baik Polri selama Ramadan dengan membuat framing negatif," pungkas Fauzan.(H-2)