CSIS: Kultur Militeristik di Pendidikan Polri Jadi Akar Kekerasan Aparat

PENELITI Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal menilai kultur kekerasan yang masih kental di tubuh Polri berakar dari sistem pendidikan formal kepolisian yang belum lepas dari militeristik.

Nicky menegaskan bahwa visi Polri menuju polisi sipil yang berorientasi pada warga masih jauh dari kenyataan. Menurutnya, langkah utama yang harus diambil adalah membenahi total terhadap kurikulum pendidikan Polri.

"Kurikulumnya harus menyelesaikan residu militeristik dan patronase di dalam pendidikan kepolisian agar pemolisian modern yang humanis dan demokratis itu bisa terjadi. Dekonstruksi dulu kurikulumnya, lalu revitalisasi tenaga pendidiknya," ujar Nicky dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Baca juga : CSIS: Keterlibatan Anggota Polri di Birokrasi dan Jabatan Sipil Persoalan Politik Serius

Terkait insiden kekerasan oleh oknum Brimob di Tual yang melibatkan Bripda MS, Nicky menyoroti latar belakang pelaku sebagai lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN). Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan di SPN menjadi krusial karena merupakan fase transisi dari remaja SMA menjadi aparat.

"Kalau kita bicara kasus Tual, pelakunya Bripda, berarti lulusan SPN. Ini aslinya anak SMA. Jadi pendidikan itu menjadi isu strategis. Tanpa mengubah mindset pendidiknya, perubahan ini tidak akan pernah bisa dimulai," tambahnya.

Selain masalah pendidikan, Nicky juga mengkritik meritokrasi dalam tubuh Polri yang menurutnya telah berlangsung selama lima angkatan terakhir. Kondisi ini dinilai merusak jenjang karier dan menghambat aktor-aktor potensial untuk menduduki jabatan strategis.

Baca juga : Usman Hamid: Kekerasan di Tual Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Polri

Nicky berpendapat bahwa reformasi kepolisian mustahil berjalan tanpa kualitas kepemimpinan yang tepat di posisi-posisi kunci.

"Harus ada pembinaan karier yang baik, sehingga aktor-aktor yang memang kompeten (prominent) bisa memegang jabatan strategis dan membawa perubahan. Reformasi tanpa kualitas kepemimpinan yang tepat tidak akan jalan," tegas Nicky.

(P-4)