Gelar Akademik Hakim Konstitusi Arsul Sani Dipertanyakan

ALIANSI Masyarakat Peduli Konstitusi (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/11). Aksi itu muncul sebagai bentuk respons terhadap mencuatnya isu keabsahan gelar akademik hakim konstitusi Arsul Sani.

Menurut koordinator aksi AMPK, Rafi, pihaknya menilai adanya dugaan ketidakjelasan terkait gelar yang digunakan sebagai syarat pengangkatan Arsul Sani sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga integritas lembaga penjaga konstitusi itu dinilai perlu segera dipulihkan.

Massa menilai realitas itu telah menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas MK. Rafi menyebut isu keabsahan gelar bukan persoalan sepele karena menyangkut independensi dan kehormatan lembaga peradilan konstitusional tertinggi di Indonesia.

Baca juga : Dilaporkan soal Ijazah, Arsul Sani Beberkan Kronologi Lengkap Studi Doktoralnya

AMPK juga mendesak Kementerian Pendidikan untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai gelar akademik Arsul Sani yang dipakai dalam proses seleksi hakim konstitusi. 

Mereka menilai pemeriksaan mendalam terhadap dokumen akademik tersebut sangat penting agar seluruh proses pengangkatan hakim benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa verifikasi dari pemerintah, polemik ini dianggap akan terus menggerus kepercayaan masyarakat.

Rafi menambahkan, aksi protes tersebut berangkat dari kegelisahan masyarakat terhadap buruknya standar integritas pejabat publik. AMPK menilai bahwa seorang hakim konstitusi yang memiliki kekuasaan menentukan arah legislasi dan menafsirkan undang-undang, harus memiliki rekam jejak yang tak bercela. 

Baca juga : MK Pastikan Telusuri Informasi Dugaan Ijazah Palsu Arsul Sani

Aksi tersebut memberikan tekanan moral dan politik kepada Mahkamah Konstitusi. Massa juga menyampaikan harapan agar Ketua MK segera mengambil langkah konkret terkait polemik tersebut. 

"Publik akan terus mengawasi transparansi lembaga negara dan akuntabilitas pejabat publik adalah syarat utama bagi tegaknya konstitusi dan hukum di Indonesia," kata Rafi. 

Sebelumnya, hakim konstitusi Arsul Sani menunjukkan dokumen asli ijazah doktoral atau strata tiga (S-3) ke hadapan publik usai dilaporkan AMPK ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah palsu.

Arsul, saat konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11), menjelaskan bahwa dirinya memperoleh gelar Doktor Hukum (Doctor of Laws atau LL.D) dari Collegium Humanum Warsaw Management Univeristy di Warsawa, Polandia.

"Saya harus cepat, tapi ijazah asli ini," ucap Arsul sembari memperlihatkan ijazah aslinya yang dikeluarkan dari tempat berbentuk tabung.

Selain ijazah asli, Hakim Arsul juga memperlihatkan salinan atau fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, transkrip nilai, serta foto-foto wisuda di Warsawa yang dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Polandia saat itu.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan dirinya menyelesaikan studi S-3 pada Juni 2022 setelah mempertahankan disertasi yang berjudul Re-examining the considerations of national security interests and human rights protection in counter-terrorism legal policy: a case study on Indonesia with focus on post Bali-bombings development. (Ant/P-2)