Berita Terbaru Mk Hari Ini

Sivitas Akademika UMY Siapkan Tim untuk Gugat UU TNI ke MK

sivitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mempersiapkan tim untuk menggugat atau melakukan judicial review UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Khawatir Dominasi Militer Menguat, Pakar Hukum UMY Sarankan agar Revisi UU TNI Digugat ke MK

Pakar Hukum Tata Negara UMY menyarankan koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PBHI: Pasal Peradilan Militer dalam RUU TNI Harus Disesuaikan dengan Putusan MK

Pasal 74 tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 65 yang mengatur mengenai proses hukum terhadap personel TNI.

DPR Siap Dimintai Keterangan Atas Gugatan Redenominasi Rupiah ke MK

Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah.

MK: Berkas Gugatan UU TNI yang Diajukan Guru Besar Unhan Masih Kurang Lengkap

UU TNI digugat ke MK oleh Mhd Halkis. Alasan Halkis menggugat beleid tersebut karena menilai mengekang hak-hak prajurit.

KPU Tegaskan tidak Semua PSU Salah Penyelenggara

KPU mengeklaim tak semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 merupakan kesalahan dari penyelenggara.

Dinilai Diskriminatif, Batasan Usia CPNS Digugat ke Mahkamah Konstitusi

BATAS usia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan S-1 digugat ke MK. Aturan  dalam UU ASN itu dinilai diskriminatif

Syarat Caleg 'Akamsi' Bakal Perkuat Kelembagaan Parpol di Daerah

gugatan uji materiil terkait syarat caleg harus sesuai domisili dapil jika bakal terjadi penguatan kelembagaan partai politik di daerah.

UU Ekstradisi Digugat ke MK

Kuasa hukum para Pemohon, Viktor S. Tandiasa menyampaikan, pemisahan tegas antara fungsi transmitting authority dan competent authority dalam bantuan hukum timbal balik.

Proses Seleksi Pimpinan KPK 2024-2029 Dinilai tidak Sah, UU Tipikor Kembali Digugat 

UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.

HGU 190 Tahun di IKN Digugat ke MK

Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.

Potensi Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Dipersoalkan

Akan tetapi, sampai saat ini Otto masih menjabat Ketua Umum Peradi.

Ini Jadwal Pelaksanaan PSU di 24 Daerah

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan PSU adalah amanat konstitusi dan beberapa daerah telah diputuskan untuk memulai pemilihan dalam waktu dekat.

Coblos Ulang Pilkada di 24 Daerah, Bawaslu Bakal Perketat Pengawasan

Puadi menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan KPU selaku penyelenggara pilkada untuk betul-betul melakukan pencermatan dalam menggelar Pilkada 2024 ulang.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Komisi II DPR Soroti Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI menyoroti rekrutmen penyelenggara pemilu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada di 24 daerah. 

MK Putuskan PSU di 24 Daerah, DPR Minta KPU-Bawaslu Dievaluasi

Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.

Pilkada Ulang di 24 Daerah Akibat Ketidakprofesionalan KPU-Bawaslu

Bagi Titi, sejumlah putusan yang memerintahkan PSU menegaskan komitmen MK pada penegakan hukum atas keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

MK Perintahkan Pilkada Provinsi Papua Harus Diulang Tanpa Cawabup Yeremias Bisai

Yermias Bisai tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan menjadi Cawagub Papua sehingga didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti PSU Pilgub Papua.

Pilkada Tasikmalaya Diulang karena Cabup Terpilih Jabat 2 Periode

MK juga memutus membatalkan keputusan KPU Tasikmalaya tentang penetapan pemenang pilkada, penetapan calon peserta pilkada, dan penetapan nomor urut pilkada. 

MK Perintahkan Rekapitulasi Ulang di Pilkada Puncak Jaya

Ketua MK, Suhartoyo mengatakan bahwa keputusan rekapitulasi ini disebabkan adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu yang terjadi di keempat distrik tersebut.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia