Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin juga memberikan konfirmasi bahwa permohonan sengketa Pilkada Puncak Jaya telah teregister di MK.
Untuk itu, ia meminta ketegasan dari MK untuk mewujudkan batasan berapa persen selisih antara pasangan calon yang bisa disidangkan.
Adapun PSU Pilkada 2024 gelombang kedua diagendakan pada Sabtu (5/4) mendatang dengan menyasar 50 ribu lebih pemilih.
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi
sivitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mempersiapkan tim untuk menggugat atau melakukan judicial review UU TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pakar Hukum Tata Negara UMY menyarankan koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal 74 tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 65 yang mengatur mengenai proses hukum terhadap personel TNI.
Gugatan yang dalam petitumnya itu meminta pengurangan jumlah nol dalam mata uang rupiah.
UU TNI digugat ke MK oleh Mhd Halkis. Alasan Halkis menggugat beleid tersebut karena menilai mengekang hak-hak prajurit.
KPU mengeklaim tak semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 merupakan kesalahan dari penyelenggara.
BATAS usia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan S-1 digugat ke MK. Aturan dalam UU ASN itu dinilai diskriminatif
gugatan uji materiil terkait syarat caleg harus sesuai domisili dapil jika bakal terjadi penguatan kelembagaan partai politik di daerah.
Kuasa hukum para Pemohon, Viktor S. Tandiasa menyampaikan, pemisahan tegas antara fungsi transmitting authority dan competent authority dalam bantuan hukum timbal balik.
UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Akan tetapi, sampai saat ini Otto masih menjabat Ketua Umum Peradi.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan PSU adalah amanat konstitusi dan beberapa daerah telah diputuskan untuk memulai pemilihan dalam waktu dekat.
Puadi menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan KPU selaku penyelenggara pilkada untuk betul-betul melakukan pencermatan dalam menggelar Pilkada 2024 ulang.
Ketua Komisi II DPR RI menyoroti rekrutmen penyelenggara pemilu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang Pilkada di 24 daerah.
Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved