Berita Terbaru MK Hari Ini

Kejagung tak Masalah dengan Putusan MK soal Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Putusan MK menegaskan bahwa jaksa tidak kebal hukum di Indonesia.

MK: Jaksa Bisa Ditangkap tanpa Izin Jaksa Agung

Jaksa dapat dipanggil, diperiksa, digeledah, ditangkap, dan ditahan tanpa izin Jaksa Agung apabila tertangkap tangan atau terdapat bukti permulaan yang cukup

Benahi Kawasan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat

Pemerintah harus segera menyelesaikan penataan kawasan hutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha di dalamnya

Putusan MK Soal Pembentukan KASN Baru Momentum Akhiri Politisasi Birokrasi

Selama ini keberadaan KASN berperan sebagai pilar independensi dalam menjaga profesionalitas dan netralitas ASN, terutama di masa-masa politik elektoral.

Perludem: Lembaga Pengawas ASN Baru Harus Dijaga dari Intervensi dan Pembubaran

Perlunya dialog publik dan diskusi mendalam dalam proses pembentukan lembaga baru tersebut agar struktur, kewenangan, dan mekanisme pengawasannya benar-benar efektif

UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat: Cermin Hukum Elitis

Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.

Ahli Hukum di Sidang MK Sebut Pasal 21 UU Tipikor Kabur, Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan

Ia menegaskan bahwa rumusan Pasal 21 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

Pakar Hukum Nilai Rumusan Pasal 21 UU Tipikor tak Jelas, Rentan Terjadi Tafsir Subjektif

Eva menjelaskan bahwa makna obstruction of justice pada pasal 21 UU Tipikor pada dasarnya adalah tindakan membantu pelaku tindak pidana, bukan dilakukan oleh pelaku utama itu sendiri.

MK Minta Pemerintah Segera Publikasi Naskah Resmi UU BUMN Terbaru Sebagai Bentuk Transparansi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa seluruh pasal yang diuji telah diubah dalam UU baru tersebut.

Hakim MK Soroti Rasionalitas di Balik Penambahan Usia Pensiun Perwira TNI

Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan dasar rasionalitas yang melatarbelakangi perbedaan usia pensiun antara perwira tinggi bintang satu hingga bintang empat.

DPR Tegaskan Perpanjangan Masa Pensiun Perwira Militer dalam UU TNI Sesuai Konstitusi

Pasal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan MK yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian terhadap batas usia pensiun prajurit TNI.

MK Diminta Tegaskan UU Cipta Kerja Tunduk Prinsip HAM

Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.

Komnas Perempuan Sebut 11 PSN Terbukti Jadi Lahan Kekerasan Baru

Pelaksanaan PSN tidak hanya berimplikasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender

PSN dalam UU Cipta Kerja Berpotensi Langgar Prinsip HAM

Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,

Sidang JR UU Pers, Iwakum Sebut Perlindungan Hukum Wartawan di Tanah Air Masih Lemah

Pendapat tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan sikap abai terhadap hak konstitusional wartawan Indonesia.

MK Heran DPR Sepakat dengan Gugatan Hasto Terkait Pasal UU Tipikor

Hakim konstitusi Saldi Isra mengaku heran dengan sikap DPR yang berbeda dari praktik umum selama ini.

Para Hakim MK Kritik Ahli yang Sebut Personel Kepolisian Boleh Rangkap Jabatan Sipil

Hakim Enny Nurbaningsih menambahkan pertanyaan soal dasar Oce menyebut Peraturan Kapolri sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

Aturan Persetujuan DPR Pilih Kapolri Digugat ke MK

ATURAN mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kapolri  oleh DPR RI diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai Gugur Uji Formil, Kini UU TNI Masuk Uji Materiil di MK

Pada uji materiil terbaru, terdapat tiga perkara UU TNI yang akan disidangkan di MK, Rabu (24/9).

Pemerintah dan DPR belum Siapkan Keterangan, Uji Materiil UU TNI Ditunda

Pemohon beranggapan hal ini berpotensi mengaburkan fungsi utama TNI dan menyalahi prinsip supremasi sipil.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia