Berita Terbaru MK Hari Ini

Tidak Perlu Perpres Soal Wamen Rangkap Jabatan, Pengamat: Presiden Tinggal Jalankan Putusan MK

Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menjalankan putusan MK dan tidak lagi mempersilakan wamen untuk rangkap jabatan.

Ditolak, Masyarakat akan Gugat Kembali UU TNI, Kemhan : Hak Konstitusional

Kemhan menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji formil terhadap UU TNI. Kemhan menghargai guguatan masyarakat sipil

Gugatan Mahasiswa soal UU TNI Ditolak, Pemohon Nilai Alasan MK Dangkal dan tak Bisa Menangkap Aspirasi

MK dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi publik.

Pengamat: Presiden Harus Segera Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Larangan rangkap jabatan ini juga bertujuan untuk memperkuat profesionalitas.

Menko Yusril: TNI tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi karena Terhalang Putusan MK

Tidak menutup ruang bagi pihak TNI untuk menempuh jalur hukum lain di luar delik pencemaran nama baik.

Tumpang Tindih dengan UU Kehutanan Alasan UU Tipikor Digugat ke MK

Pasal 14 UU Tipikor memiliki mekanisme pengaman agar tidak semua pelanggaran otomatis dianggap sebagai korupsi. 

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Tak Perlu Tunggu 2 Tahun, Presiden Bisa Perintahkan Wamen Setop Rangkap Jabatan

MK pemberian tenggat waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan ketentuan larangan wamen rangkap jabatan tersebut . Tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan

MK Tolak Uji Materi UU Zakat, Minta Revisi Maksimal 2 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024

UU Tipikor Digugat ke MK, Persoalkan Abuse of Power Lembaga Penegak Hukum

Ada enam hal yang menjadi objek pembatasan terhadap frasa ‘tidak langsung’ dalam pasal yang diuji.

MK Diharapkan Kabulkan Gugatan Wamen Rangkap Jabatan 

MK, Kamis (28/8), akan membacakan putusan terkait uji materi Pasal 23 Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara soal rangkap jabatan wakil menteri (wamen).

Eks Ketua MK Soroti DPR yang Dalam Waktu Singkat Memilih Hakim Konstitusi Pengganti Arief Hidayat

Mahfud turut membagikan pengalaman menjelang masa jabatannya sebagai Ketua MK habis. 

PSHK Desak DPR Ulangi Proses Pemilihan Hakim Konstitusi Secara Transparan

Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

MK Putuskan tak Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada

MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.

KPK Nilai Pasal 21 yang Digugat Hasto Sangat Penting untuk Jerat Koruptor

Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.

UU Pilkada Digugat ke MK, Minta Pilgub Jakarta Jadi Role Model untuk Seluruh Daerah

Jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30%, maka dilakukan pemilihan putaran kedua.

Persoalan Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Digugat ke MK

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon agar menguraikan syarat-syarat kerugian atas berlakunya norma yang diujikan pada permohonannya. 

MK Tolak Uji Formil UU Konservasi, Kemenhut Susun Aturan Turunan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menyusun aturan turunan Undang-Undang No.32/2024 tentang Konservasi, Sumber Daya Hayati, dan Ekosistemnya setelah uji formil ditolak

MK Mendadak Jadi 'Panggung Konser' Para Musisi

Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.

Jimly Asshiddiqie Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan MK tentang Pemilu

Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia