Berita Terbaru MK Hari Ini

Pilkada Ulang di 24 Daerah Akibat Ketidakprofesionalan KPU-Bawaslu

Bagi Titi, sejumlah putusan yang memerintahkan PSU menegaskan komitmen MK pada penegakan hukum atas keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

MK Perintahkan Pilkada Provinsi Papua Harus Diulang Tanpa Cawabup Yeremias Bisai

Yermias Bisai tidak jujur dan tidak beriktikad baik dalam memenuhi persyaratan menjadi Cawagub Papua sehingga didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti PSU Pilgub Papua.

Pilkada Tasikmalaya Diulang karena Cabup Terpilih Jabat 2 Periode

MK juga memutus membatalkan keputusan KPU Tasikmalaya tentang penetapan pemenang pilkada, penetapan calon peserta pilkada, dan penetapan nomor urut pilkada. 

MK Perintahkan Rekapitulasi Ulang di Pilkada Puncak Jaya

Ketua MK, Suhartoyo mengatakan bahwa keputusan rekapitulasi ini disebabkan adanya gangguan keamanan berupa sabotase dan perampasan logistik pemilu yang terjadi di keempat distrik tersebut.

Periode Masa Jabatan Banyak Disoal dalam Sengketa Pilkada, MK Diminta Putuskan dengan Adil

Advokat Donal Fariz mengatakan jika MK menghitung penjabat (Pj) atau posisi Wakil Bupati yang menjalankan tugas sebagai Bupati menjadi bagian dari jabatan definitif.

MK Perintahkan PSU Pilkada Mahakam Ulu, Ada Cawe-cawe hingga Pengerahan RT

MK juga mempersilakan kepada parpol yang semula mengusung Owena-Stanislaus mendukung paslon baru.

MK Perintahkan PSU pada Dua TPS di Pilkada Barito Utara

MK dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara 2024 pada dua TPS di wilayah tersebut.

Ini Daftar 40 Perkara Sengketa Pilkada yang Diputus MK 

Pembacaan putusan hasil PHP-kada juga diikuti oleh para penggugatan dan pihak terkait yang telah dikirimkan surat panggilan sidang untuk hadir secara langsung.

MK Diskualifikasi Cawabup dan Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Pasaman

Suhartoyo juga mendiskualifikasi Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati Pasaman dalam Pilkada Kabupaten Pasaman.

40 Perkara Sengketa Pilkada akan Diputuskan MK Hari Ini

MK mulanya meregistrasi sebanyak 310 perkara. Kemudian, MK mengucapkan putusan dismissal terkait gugur atau tidaknya suatu perkara pada Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

Surya Paloh tak Setuju Presidential Threshold Dihapus

Alih-alih dihapus, Surya mengatakan PT seharusnya diatur kembali. Ia menilai, penghapusan PT justru bukanlah hal yang bagi demokrasi di Tanah Air.

Polemik Cabup Terpilih telah Menjabat 2 Periode Mencuat dalam Sidang Gugatan Pilkada Kutai Kartanegara

Hal itu diungkapkan Herdiansyah kala menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Manipulasi Suara Masif Terjadi di Pilkada Papua Pegunungan

Pada mulanya, Perius menjelaskan pada 27 November 2024, saksi dari pasangan Befa-Natan diusir dan diancam dari TPS, oleh pendukung pasangan John Tabo-Ones Pahabol.

Saksi Buka-Bukaan Soal Banyaknya Pemilih Siluman pada Pilkada Kabupaten Pamekasan

Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.

Saksi di MK Beberkan Aksi Pengurangan TPS dan Politik Uang di Pilkada Bangka Barat

Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.

Hari ini MK Gelar Sidang Lanjutan 6 Gugatan Pilkada 2024

MK kembali melanjutkan sidang sengketa pilkada dengan agenda pembuktian terhadap 6 gugatan dua diantaranya pemilihan gubernur (pilgub), Senin (10/2) hari ini. 

MK Tampung Kritik Ihwal Mutu Putusan Dismissal Pilkada

Faiz mengerti adanya tanggapan dari berbagai pihak khususnya kuasa hukum pemohon yang menilai MK.

Dimentahkan MK, Tim Risma-Gus Han Terima Putusannya

Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan  menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.

MK Putuskan 7 Gugatan Pilkada Dilanjutkan, 2 di antaranya Pilgub Papua

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan terdapat 49 perkara yang diundang hadir dalam putusan dismissal sesi pertama.

MK Gugurkan Seluruh Permohonan Sengketa Pilkada Sumatera Utara, Sidang Tak Dilanjutkan

Majelis Hakim Konstitusi menilai pasangan Edy-Hasan Basri yang bertindak sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia