Berita Terbaru Mk Hari Ini

MK akan Unggah Salinan Putusan Dismissal

Suhartoyo mengatakan pihaknya akan mengunggah salinan putusan tersebut paling lambat dua hari setelah dibacakan.

300 Kepala Daerah Dilantik Serentak setelah Putusan Dismissal MK

Kendati demikian, pihaknya akan mengadakan rapat ulang kembali dengan para penyelenggara pemilu dan Kemendagri untuk menyikapi putusan dismissal MK hari ini.

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan

Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Kapan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Putusan MK?  Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah sebelum Ramadan

Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pelantikan kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula 

Luthfi-Taj Yasin tak Dilantik 6 Februari 2025

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK.

Perludem Sebut RUU Pemilu Mendesak untuk Dibahas

Ia juga memberi catatan pembahasan RUU Pemilu yang merupakan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah harus dibarengkan waktunya dengan pembahasan Revisi UU Partai Politik.

Hakim MK Pertanyakan Pemungutan Suara Pilkada Banjarbaru

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menjelaskan dasar hukum yang mereka gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 54c. 

Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025

Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.

Tok, 6 Februari Pelantikan Kepala Daerah untuk Pilkada Nihil Sengketa

Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.

Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK

Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara 

Rudy-Seno Tepis Adanya Kartel Politik

Isran Noor-Hadi Mulyadi yang mendalilkan terdapat pelanggaran struktural, sistematis, dan masif terkait politik uang yang dilakukan Rusy-Seno dalam Pilgub Kaltim 2024. 

Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilkada Jateng di MK 

Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) mencabut gugatan sengketa pilkada Jawa Tengah (Jateng) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah Taati Rekayasa Konstitusional Ihwal Ambang Batas

MK sebelumnya menyatakan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Dalil Risma-Gus Hans Dinilai tak Relevan

Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono telah menunda penyaluran bansos kepada masyarakat selama tahapan pilkada, sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri.

Cabup dan Cawabup Pilkada Kabupaten Bogor tak Kompak Cabut Gugatan di MK

PASANGAN calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman sebelumnya telah mencabut gugatan sengketa pilkada di MK

Sidang Gugatan Pilkada Masuk Tahap Kedua, MK Dengarkan Jawaban dari 34 Termohon

MK menyelenggarakan tahap kedua sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024, Jumat (17/1) dengan 34 perkara diantaranya

Pilkada Kota Tegal 2024 tanpa Gugatan ke MK

Pilkada Kota Tegal, Jawa Tengah, dinilai berjalan aman, lancar dan sukses tanpa terjadi adanya ekses seperti gugatan ke ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Besok KPU dan Bawaslu Akan Beri Jawaban di MK

Meskipun tidak bersidang, Arsul menjelaskan bahwa ketiga hakim pada panel II saat ini sedang mendalami berbagai alat bukti yang diajukan para pemohon.

32 Paslon Cabut Gugatan di MK

Berdasarkan catatan Media Indonesia hingga Kamis (15/1) sudah ada 32 paslon Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang menarik gugatannya di MK

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia