Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil terkait ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena dinilai tidak jelas dan saling bertentangan. MK menyatakan permohonan tersebut kabur sehingga tidak dapat diterima.
Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 215/PUU-XXIII/2025, Rabu (17/12), menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan Cecilia tidak menguraikan kontradiksi norma Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 dengan UUD 1945.
“Permohonan Pemohon tidak menguraikan pertentangan norma dengan UUD 1945. Selain itu, hal-hal yang dimohonkan bersifat ambigu. Oleh karenanya, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur),” ujar Arsul dalam putusannya.
Arsul juga menilai petitum angka 2 dalam permohonan tersebut bertentangan satu sama lain.
“Pada satu sisi Pemohon meminta agar Pasal 8 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun di sisi lain, Pemohon justru menggunakan rumusan bersyarat yang sudah dimaknai dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024 untuk menambahkan persyaratan baru,” jelasnya.
Menurut Arsul, permohonan itu menunjukkan Pemohon seolah menolak pemaknaan baru, tetapi juga menerimanya.
“Rumusan petitum demikian menjadi sulit dipahami karena tidak dapat diketahui substansi apa yang hendak diuji bertentangan dengan UUD 1945,” tegasnya.
Dalam sidang pendahuluan sebelumnya, Selasa (18/11/2025), Cecilia mempertanyakan proses dalam Putusan 84/PUU-XXII/2024, yang diputus tanpa melalui sidang pembuktian meski jarak waktu antara pendaftaran hingga putusan mencapai sembilan bulan.
Ia menilai hal tersebut tidak sejalan dengan asas peradilan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Cecilia menganggap MK seharusnya tetap memberi ruang pembuktian karena perkara tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai notaris.
Pemohon yang berusia 67 tahun pada 24 Juni 2024 berharap dapat memperpanjang masa jabatan hingga usia 70 tahun. Ia menegaskan bahwa putusan itu berdampak langsung terhadap haknya untuk tetap bekerja.
Cecilia mengaku aktif mengawal permohonan uji materi terkait batas usia pensiun jabatan notaris, baik yang diajukannya maupun pihak lain. Ia menyampaikan harapannya agar bisa terus menafkahi keluarganya.
“Saya single parent yang harus menanggung anak dan anggota keluarga. Saya berharap permohonan dikabulkan agar saya dapat memperpanjang jabatan dan tetap mencari nafkah,” ujarnya.
Namun MK menegaskan, argumentasi tersebut tidak mengubah penilaian bahwa permohonan secara hukum kabur dan tidak dapat diterima. (Z-1)
Pasal tersebut hanya menjerat orang yang secara sadar menyebarkan berita yang ia ketahui tidak benar.
KETETUAN soal hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menyatakan aturan baru tersebut menghindari eksekusi
Pasal perzinaan dan hidup bersama di luar nikah atau kumpul kebo di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menyatakan permohonan uji materi UU Ciptaker terkait dengan ketentuan penghapusan kuota internet tidak dapat diterima.
Pasal 65 UU TNI sejatinya telah memuat semangat politik hukum untuk memisahkan kewenangan peradilan, baik dari sisi subjek maupun objek perkara.
Para calon notaris diharapkan mampu menjaga etika, profesionalitas, serta persaingan yang sehat dalam menjalankan profesinya.
Pemberlakuan KUHAP 2026 meningkatkan risiko hukum notaris. Pentingnya perlindungan MKN dan disiplin prosedural untuk menjaga akta autentik tetap sah.
Pelatihan ini diharapkan mampu mencetak notaris yang mampu mendukung ekosistem pasar modal Indonesia yang akuntabel, profesional, dan berdaya saing.
Setelah lulus UKEN, seorang calon notaris dapat diangkat dan mengambil sumpah jabatan sebagai notaris.
Pelantikan dan pengangkatan Prof Ariawan Gunadi sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris dilakukan Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved