CSIS: Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal tak Terbukti Tingkatkan Akuntabilitas Politik

PENELITI Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu terpisah yang diasumsikan akan meningkatkan akuntabilitas politik tidak didukung oleh bukti empiris.

“Pertanyaannya, benarkah dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah itu akan menciptakan akuntabilitas politik seperti yang diasumsikan dalam putusan MK?” ujar Arya dalam rapat dengar pendapat (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Senayan, Selasa (20/1).

Menurutnya, anggapan bahwa jeda waktu pemilu membuat pemilih lebih rasional dalam memberi reward dan punishment kepada partai politik merupakan asumsi kausal yang lemah.

Baca juga : Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

“Kita seolah menganggap kalau pemilu dipisah, isu lokal otomatis menguat dan akuntabilitas meningkat. Padahal literatur komparatif pemilu tidak mendukung asumsi kausalitas itu,” katanya.

Arya merujuk pada pengalaman sejumlah negara di Amerika Latin yang justru menunjukkan dampak sebaliknya dari penerapan pemisahan pemilu pusat dan lokal.

“Di banyak negara Amerika Latin, konflik politik di daerah justru makin terbuka ketika pemilu nasional dan daerah dipisah karena tidak ada cooling period setelah pembentukan pemerintahan nasional,” jelasnya.

Baca juga : Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Selain itu, pemisahan pemilu juga tidak otomatis memperkuat desentralisasi. Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.

“Dalam sistem multipartai dengan struktur partai yang terpusat, pemilu terpisah justru berisiko memperpanjang siklus konflik politik dan memusatkan kembali perhatian pada elite, bukan isu lokal,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa asumsi yang selama ini berkembang mengenai pemisahan pemilu akan otomatis meningkatkan akuntabilitas politik tidak sepenuhnya didukung oleh bukti empiris. (Dev/P-3)