Anggota Dewan Pers Sebut Putusan MK Perkuat Mekanisme Perlindungan terhadap Wartawan

ANGGOTA Dewan Pers, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Abdul Manan, menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan dapat memperkuat mekanisme perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. 

“Artinya tidak bisa dipidanakan atau tidak bisa digugat secara perdata sepanjang dia melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Saya juga berharap ini akan menjadi proteksi tambahan bagi wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya agar tidak mudah dikriminalisasi dan juga tidak mudah untuk digugat secara perdata,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (19/1). 

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa gugatan perdata, meskipun berbeda dengan pidana, memiliki efek yang sama. 

Baca juga : Perlindungan Wartawan Kini jadi Mandat Konstitusi

“Kalau pemidanaan atau gugatan kriminalisasi itu kan punya efek yang bisa membuat wartawan takut. Gugatan perdata, meskipun berbeda dengan pidana, dia juga punya efek yang sama,” ujar Abdul Manan. 

Menurutnya, putusan MK ini juga akan memperkuat praktik yang terjadi selama ini bahwa seharusnya wartawan yang melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai kode etik dan UU harus terlindungi dari potensi gugatan pidana atau gugatan perdata.

“Saya juga lagi mengkaji secara mendalam. Ini kan putusannya baru, jadi ada satu hal yang juga sedang kami cermati gitu. Soal klausul tentang penyelesaian yang tidak mencapai kesepakatan. Apakah dengan klausul ini, apakah bisa menjadi pintu masuk bagi pemidanaan atau gugatan pendataan?” tegasnya. 

Dia menekankan, jangan sampai klausul ini menjadi alasan dan bisa dipakai untuk memidanakan atau menggugat wartawan secara pendataan. 

“Ini yang saya kira juga perlu diantisipasi. Kita sih berharap penyelesaian di Dewan Pres itu sebagai upaya penyelesaian akhir terkait sengketa pemberitaan. Karena sepanjang itu sengketa pemberitaan tidak ada unsur yang lain, tidak ada unsur pemerasan, harusnya selesai di Dewan Pres,” jelas Abdul Manan. (H-2)