Berita Terbaru mahkamah konsitusi Hari Ini

Pensiun Pejabat Negara Bakal Dirombak Total, MK: Aturan Lama Sudah tidak Relevan

MK perintahkan DPR & Pemerintah revisi UU Pensiun Pejabat Negara dalam 2 tahun. Simak poin-poin arahannya, termasuk opsi uang kehormatan sekali bayar

Warga Minta Jadi Pihak Terkait dalam Uji Materi Dana Pendidikan untuk Program MBG di MK

Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat

Tanpa Batas Waktu, Jabatan Kapolri Rentan Ketergantungan Politik

Revisi pasal terkait masa jabatan Kapolri sudah sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum dan profesionalisme. 

Pasal Hukuman Mati Digugat di MK, Pemerintah Klaim KUHP Pilih “Jalan Tengah”

KETETUAN soal hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menyatakan aturan baru tersebut menghindari eksekusi

Pasal Zina dan Kumpul Kebo Digugat ke MK,  Ini Kata Pemerintah 

Pasal perzinaan dan hidup bersama di luar nikah atau kumpul kebo di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi UU Pemilu tak Kunjung Dibahas, Puskapol UI Ingatkan Bahaya ‘Otokratik Legalisme’

Reformasi pemilu tidak boleh direduksi menjadi sekadar perdebatan teknis, seperti ambang batas parlemen atau sistem pemilihan.

Ikatan Wartawan Hukum Apresiasi Putusan MK soal UU Tipikor

IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

UU Pemilu Digugat Larang Keluarga Presiden-Wapres Maju Capres-Cawapres

UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres

Mahasiswa Gugat Aturan Recall Anggota DPR ke MK, Nilai Suara Rakyat Diabaikan

Tanpa pilihan rakyat, kader partai tidak akan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Namun setelah terpilih, justru partai politik memiliki kendali penuh melalui mekanisme recall.

Mahfud MD: Pergantian Hakim MK Usulan DPR yang Mendadak Sah Secara Hukum, Dipertanyakan secara Etika

Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.

Istana: Pelantikan Adies Kadir Jadi Hakim MK Digelar Besok

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan upacara pengambilan sumpah Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Pakar Sebut Penetapan Calon Hakim MK Usulan DPR Sah dan Tak Cacat Hukum

Secara desain kelembagaan, konstitusi memang memberikan mandat kepada tiga lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung untuk mengisi jabatan hakim MK.

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.

PSHK: Dampak Penunjukan Adies Kadir, Wajah MK Terancam Jadi Alat Politik DPR

Para punggawa MK seharusnya diisi oleh negarawan yang memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman praktik hukum yang mengakar.

Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir Jadi Hakim MK, Ketua Komisi III Jelaskan Alasannya

RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI

MKMK akan Jaga Independensi di Tengah Kritik Pencalonan Adies Kadir Jadi Hakim MK

KETUA MKMK I Dewa Gede Palguna menegaskan komitmen menjaga independensi Mahkamah Konstitusi di tengah pencalonan politikus Adies Kadir jadi hakim MK

DPR Tetapkan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir

Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Inosentius Samsul Dapat Tugas Baru, Adies Kadir Melenggang ke Mahkamah Konstitusi

Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif. 

Penunjukan Adies Kadir Sinyal Politisasi MK dan Agenda Otoritarian

Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia