Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Habis Putusan MK 114, Terbitlah Perpol 10 Tahun 2025, Ini Kata Pengamat

PENGAMAT Boni Hargens mengatakan Peraturan Kapolri (Perkap Kapolri) atau Perpol 10/2025 soal anggota Polri isi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak melanggar Putusan MK No.114

KemenPANRB Bahas Impilkasi Putusan MK Tentang Polri Terhadap UU ASN

Rapat ini melibatkan sejumlah pakar hukum dari perguruan tinggi negeri dan swasta guna membedah harmonisasi norma antara UU Polri dan UU ASN beserta aturan turunannya.

Dinilai Membangkang Putusan MK, Kapolri: Justru untuk Menghormati

Listyo menuturkan, Perpol tersebut keluar sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan MK. Polri, imbuhnya, menghormati putusan MK. Karenanya, Perpol itu diterbitkan.

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

DPR Dukung Anggota Polri Aktif Duduki Jabatan di 17 K/L

Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengenai penempatan anggota Polri aktif pada 17 kementerian/lembaga merupakan implementasi konstitusional.

DPR Sebut Perkap Soal Polri Isi Jabatan 17 Kementerian/Lembaga Sejalan dengan Putusan MK

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menyebut Perkap Nomor 10/2025 tentang Anggota Polri aktif mengisi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga sejalan dengan putusan MK 

Kapolri Listyo Sigit Teken Perpol 10/2025: Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil tanpa Pensiun Dini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menandatangani Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Perpol 10/2025 Bentuk Nyata Cara Polisi Mengakali Konstitusi

Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang melegalkan penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD: Perpol 10/2025 Langgar Putusan MK dan Konstitusi

Mahfud MD, menilai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ini Isi Perkap, Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil di 17 Kementerian/Lembaga

Diketahui, Perkap ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. 

Pakar HTN Nilai Peraturan Kapolri Akali Putusan MK dan Menentang Reformasi Polri

Feri menilai penerbitan Perkap 10/2025 bukan hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara politik dan etis.

Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Kodifikasi UU Pemilu, Dari Sistem Campuran hingga Reformasi Bawaslu

Haykal menekankan bahwa koalisi masyarakat sipil mengusulkan model keserentakan baru dengan cara memisahkan Pemilu nasional dan Pemilu daerah, sesuai arah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK Akhiri Multitafsir Jabatan Sipil

Birokrasi harus dibebaskan dari figur dan kultur lama. Esensi pelayanan publik selama ini bernapas komando. Norma hukum terbaru mengesampingkan norma lama.

Aktivis HAM Nilai Putusan MK soal Larangan Polisi di Jabatan Sipil Disalahartikan

Menteri Hukum gagal membedakan amar putusan dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) maupun alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan tersebut.

Pengamat: Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Menyesuaikan Putusan MK

Pakar menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan mengikat

KPK Tunggu Kajian Lintas Kementerian soal Putusan MK Terkait Jabatan Anggota Polri

KPK  masih menunggu hasil kajian dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian

Akal-akalan Pejabat terhadap Putusan MK Rusak Prinsip Negara Hukum

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum

Polisi Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, Putusan MK Jangan Ditawar

Feri menjelaskan putusan MK secara eksplisit telah memerintahkan penghentian seluruh jabatan sipil yang kini diisi oleh anggota Polri aktif.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

Menkum: Putusan MK tidak Berlaku untuk Polisi yang sudah Menjabat

Dia mengatakan putusan itu tidak berlaku bagi situasi yang sudah terjadi. Namun, dia menilai, ke depannya anggota Polri tak boleh lagi diusulkan untuk menduduki jabatan sipil.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia