Berita Terbaru Putusan Mk Hari Ini

Komisi III DPR Belum Jadwalkan Pemanggilan MK Soal Putusan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal

SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.

Parpol Diminta Tunjukan Kepatuhan dalam Berkonstitusi

MK dalam perkembangannya tidak lagi menjadi sekadar negative legislator dalam meneruskan suatu perkara, tetapi sudah melangkah progresif sebagai lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi.

Taufik Basari: Masa Jabatan DPRD tak Bisa Diperpanjang atau Dikosongkan

PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.

PKB: Pemilu Terpisah Bikin Pemilih Capek, Biaya Bertambah

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.

MK Putuskan Pemilu Dipisah, PKB Usul Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.

Dampak Putusan MK, Pakar Usul Masa Jabatan Kepala Daerah dan Anggota DPRD Diperpanjang

PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.

MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.

Puan Sebut Parpol akan Sampaikan Hasil Kajian Bersama Putusan MK Soal Pemilu Dipisah

Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.

Mendikdasmen: Sekolah Gratis Diterapkan Bertahap Sesuai Kemampuan Pemerintah dan Pemda

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sekolah gratis untuk pendidikan dasar negeri dan swasta hingga saat ini belum dilakukan secara merata di Indonesia.

Kematian Petugas Pemilu Masih Tinggi, Komnas HAM Dukung Putusan MK

Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.

JPPI Sayangkan Presiden yang Belum Sikapi Putusan MK Soal Sekolah Gratis

KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menanggapi pernyataan Hakim MK soal sekolah gratis.

Demokrat tidak Menolak Putusan MK, Siapkan Berbagai Strategi

Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.

Pemerintah Tunggu Petunjuk Presiden soal Putusan MK tentang Pemilu

Pemerintah masih mengkaji putusan MK terkait pemisahan pemilu sambil menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Komisi II Tunggu Arahan Pimpinan DPR Soal Bahas RUU Pemilu

Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.

NasDem Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Langgar UUD 1945

Ia mengatakan putusan MK tentang pemisahan Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. 

Pengamat Anggap Putusan MK tidak Ideal

Putusan MK yang memisahkan pemilihan berdasarkan wilayah tidak akan berkontribusi pada peningkatan kualitas eksekutif dan legislatif.

DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Pemerintah Bahas Pemilu Terpisah

DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.

Putusan MK Wujudkan Pemilu Ramah HAM

Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.

Respons Putusan MK, Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Idealnya Dibahas melalui Pansus

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI  Aria Bima, menilai Aria menilai putusan MK membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang baru secara lebih menyeluruh.

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

Kurikulum Berbasis Cinta

Mengantisipasi Merkantilisme ala Donald Trump

Memperkuat Kedaulatan Pangan Perikanan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia