Berita Terbaru Putusan Mk Hari Ini

Pratikno Koordinasi Pasca Putusan MK soal Wajib Belajar Gratis

Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan

132 SD dan SMP Swasta di Kota Semarang Sudah Digratiskan

SEKOLAH SD dan SMP swasta gratis sudah dijalankan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

BMPS Bali: Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Tepat, asalkan Honor Guru Swasta Terjamin

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.

Komisi X DPR RI Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara

Soal Putusan MK, Pemprov DKI Sebut Jakarta Bisa Jadi Pionir SD dan SMP Gratis, Tapi.....

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK meminta pemerintah dan pemerintah daerah menggratiskan pendidikan jenjang SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. 

Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Fokusnya untuk Berikan Layanan Pendidikan tanpa Diskriminasi

Ubaid juga menegaskan bahwa putusan ini tidak bisa hanya dialamatkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tapi kepada Presiden selaku Kepala Negara.  

Putusan MK Tentang SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI: Pemerintah Harus Melaksanakan Perintah MK untuk Gratiskan SD dan SMP Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perintah MK untuk Gelar PSU Ulang di Barito Utara Tamparan Keras bagi Bawaslu

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, seharusnya semua pihak dapat saling mengingatkan untuk menahan diri dari praktik pembelian suara.

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Kembali Digugat, KPU Masih Menunggu Putusan MK

Idham menjelaskan apabila permohonan tidak diregistrasi atau tidak diterima dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

Butuh Dana Rp1 Triliun untuk Gelar Pencoblosan Ulang

WAKIL Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

Pelaku Parental Abduction Terancam Hukuman Pidana Penculikan Anak, Bagaimana Implementasinya?

ATURAN soal penculikan anak oleh orangtua atau parental abduction sebenarnya sudah jelas ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana penculikan.

Bupati Terpilih Dadang Supriatna Ajak Kompetitornya Bangun Kabupaten Bandung

Berdasarkan visi misi dan rencana aksi yang sudah kami sampaikan pada masa kampanye, insya Allah kita akan melaksanakannya lima tahun yang akan datang

Libatkan Bobby Nasution, Anwar Usman Gunakan Hak Ingkar di Pembacaan Putusan Dismissal Pilkada Sumatera Utara

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.

Pelantikan Bertahap Hilangkan Hak Konstitusional Sejumlah Kepala Daerah

Beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2020 masih memiliki beberapa bulan untuk menjabat selama 5 tahun.

Menko Yusril: Pemerintah akan Pedomani Putusan MK soal Presidential Threshold

MK menyatakan bahwa presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Buka Ruang Diskusi Seluas-luasnya dalam Penyusunan Aturan Pencalonan Pilpres

Oleh karena itu, diskusi publik harus dibuka seluas-luasnya agar apapun yang menjadi harapan tidak meleset ketika dibawa ke DPR.

Wamendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Pelembagaan Parpol Usai Putusan MK

Bima menilai, tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal, khususnya dalam hal rekrutmen dan pendanaan.

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

Bukan Pertumbuhan, melainkan Kemakmuran Bersama

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting