Berita Terbaru Putusan Mk Hari Ini

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

Pelaku Parental Abduction Terancam Hukuman Pidana Penculikan Anak, Bagaimana Implementasinya?

ATURAN soal penculikan anak oleh orangtua atau parental abduction sebenarnya sudah jelas ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana penculikan.

Bupati Terpilih Dadang Supriatna Ajak Kompetitornya Bangun Kabupaten Bandung

Berdasarkan visi misi dan rencana aksi yang sudah kami sampaikan pada masa kampanye, insya Allah kita akan melaksanakannya lima tahun yang akan datang

Libatkan Bobby Nasution, Anwar Usman Gunakan Hak Ingkar di Pembacaan Putusan Dismissal Pilkada Sumatera Utara

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.

Pelantikan Bertahap Hilangkan Hak Konstitusional Sejumlah Kepala Daerah

Beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2020 masih memiliki beberapa bulan untuk menjabat selama 5 tahun.

Menko Yusril: Pemerintah akan Pedomani Putusan MK soal Presidential Threshold

MK menyatakan bahwa presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Buka Ruang Diskusi Seluas-luasnya dalam Penyusunan Aturan Pencalonan Pilpres

Oleh karena itu, diskusi publik harus dibuka seluas-luasnya agar apapun yang menjadi harapan tidak meleset ketika dibawa ke DPR.

Wamendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Pelembagaan Parpol Usai Putusan MK

Bima menilai, tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal, khususnya dalam hal rekrutmen dan pendanaan.

Ambang batas Dihapus Minimalkan Politik Transaksional

Dia menjelaskan selama menggunakan sistem PT, partai politik yang tak memiliki perolehan suara minimal 20 persen harus membangun koalisi agar bisa memenuhi syarat pencalonan.

Kapabilitas dan Pengalaman Bisa jadi Syarat Capres usai PT Dihapus

Kapabilitas dalam memimpin perlu dipertimbangkan karena sebelumnya MK juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penghapusan PT Belum Tentu Bikin KIM Plus Bubar

Penghapusan PT juga tidak membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk goyah dan jalan sendiri mengusung calonnnya pada pemilihan presiden mendatang. 

MK Tolak Gugatan Terkait Ormas Dapat Jatah Konsesi Tambang

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan terkait dengan ormas dapat jatah konsesi tambang.

Ada Peluang Maju di Pilpres 2029 Buntut Penghapusan Presidential Threshold, Cak Imin: Trauma Kalah

Cak Imin mengaku belum berpikir untuk maju dalam Pilpres 2029 meski Mahkamah (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau penghapusan presidential threshold.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden untungkan Semua Pihak

Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya

DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu

Adies Kadir memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi ataupun membuat Undang-Undang Pemilu setelah presidential threshold dihapus.

Setia dengan Prabowo, PAN Belum Terpikir Usung Kader Sendiri jadi Capres

Politikus PAN Yandri Susanto menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto. Sehingga, belum memikirkan untuk mendorong kadernya.

MK Hapus Presidential Treshold 20%, PDIP : Putusan MK Final dan Mengikat

MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% dari calon yang diusung gabungan partai politik, PDIP tegaskan putusan MK final dan mengikat

Putusan MK yang Cabut Presidential Threshold 20% Pengaruhi Dinamika Kabinet Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% diyakini akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air, kabinet Prabowo

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Putusan MK Perkuat KPK Usut Korupsi di Ranah Militer

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer bukanlah hal baru.

Mindfulness: Perisai Mental Pegawai di Tengah Badai PHK

Sepak Terjang Kapitalisme yang Menurun adalah Fasisme

Sepak Bola bukan Sulap: Refleksi dari Kekalahan 0-6 atas Jepang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting