Kapolri Sebut Perpol sebagai Tindak Lanjut Putusan MK

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan internal kepolisian. Ia memastikan Polri tidak berada pada posisi menentang putusan MK, melainkan tengah melakukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan amanah konstitusi.

Menanggapi pertanyaan soal peraturan kepolisian (perpol) yang dinilai tidak sesuai dengan putusan MK, Listyo menyatakan penyusunan perpol telah melalui proses konsultasi yang panjang.

"Perpol yang kemarin kita keluarkan, tentunya sudah mulai tahapan konsultasi, baik dengan kementerian/lembaga, ataupun sumber-sumber yang tentunya memang harus kita konsultasikan supaya kita tidak salah" ujarnya kepada pewarta di Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12).

Baca juga : Ini Isi Perkap, Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil di 17 Kementerian/Lembaga

Ia mengakui masih ada ruang perbaikan, khususnya pada aspek redaksional agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. "Mungkin terkait dengan masalah redaksi dan sebagainya, apabila nanti perlu ada perbaikan, kita juga sedang berkonsultasi," kata Listyo.

Kapolri menilai, agar implementasi putusan MK lebih kuat dan jelas, pengaturan sebaiknya ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. "Memang polisi hanya bisa membuat perpol, namun ini akan lebih baik kalau ini ditingkatkan menjadi PP, atau bahkan mungkin nanti kita lakukan perbaikan di revisi Undang-Undang Polri yang sebentar lagi juga akan kita dorong," terangnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar substansi putusan MK dapat diterapkan secara tegas dan tidak menimbulkan kerancuan. "Sehingga kemudian apa yang menjadi amanah keputusan MK itu bisa kita tindak lanjuti dengan lebih jelas, lebih tegas," kata Listyo.

Baca juga : Pakar HTN Nilai Peraturan Kapolri Akali Putusan MK dan Menentang Reformasi Polri

Dia kembali menegaskan sikap institusinya terhadap putusan MK. "Jadi, kita tidak dalam posisi menentang keputusan MK, justru sebaliknya, Polri menghormati keputusan MK dan segera menindaklanjuti keputusan MK yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan, kerancuan sebelumnya muncul akibat perbedaan frasa dalam aturan. "Karena kemarin itu kan sifatnya dianggap membuat rancu dengan adanya frasa A dan frasa B, kemudian frasa B-nya dihapus, kemudian supaya lebih jelas mata limitatifnya harus super jelas," kata Listyo.

Terkait tindak lanjut konkret, Kapolri membuka dua opsi penyesuaian regulasi. "Bisa perpolnya direvisi, bisa langsung diperbaiki di PP," pungkasnya. (Mir/P-3)