Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Pengamat: Anggota Polri yang Menduduki Jabatan Sipil Harus Menyesuaikan Putusan MK

Pakar menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan mengikat

KPK Tunggu Kajian Lintas Kementerian soal Putusan MK Terkait Jabatan Anggota Polri

KPK  masih menunggu hasil kajian dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Polri yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian

Akal-akalan Pejabat terhadap Putusan MK Rusak Prinsip Negara Hukum

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum

Polisi Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, Putusan MK Jangan Ditawar

Feri menjelaskan putusan MK secara eksplisit telah memerintahkan penghentian seluruh jabatan sipil yang kini diisi oleh anggota Polri aktif.

Puan: DPR akan Kaji Dampak Putusan MK soal Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil

DPR RI menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan anggota Polri aktif mengundurkan diri dari jabatan di luar institusi kepolisian.

Menkum: Putusan MK tidak Berlaku untuk Polisi yang sudah Menjabat

Dia mengatakan putusan itu tidak berlaku bagi situasi yang sudah terjadi. Namun, dia menilai, ke depannya anggota Polri tak boleh lagi diusulkan untuk menduduki jabatan sipil.

Pengamat Kepolisian: UU ASN Tidak Bisa Lampaui Putusan MK

Pengisian jabatan ASN dari unsur Polri atau TNI harus tunduk pada UU masing-masing institusi, bukan pada aturan umum ASN.

Pakar: Putusan MK Menyampingkan UU ASN

Yance menambahkan, bila pun UU ASN secara normatif dianggap berbeda dengan putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, maka tetap putusan MK yang harus diikuti dan dijalankan. 

Daftar Polisi yang Menduduki Jabatan Sipil dan Bakal Terdampak Putusan MK

MK menegaskan polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mundur atau pensiun. Berikut daftar polisi yang menduduki jabatan sipil

Bahaya! Lembaga Negara Makin Sering Membangkang terhadap Putusan MK

Lembaga negara semakin tidak patuh dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat.

MK Larang Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Benny Kabur Harman Sebut RI Bukan Negara Polisi

Benny menegaskan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.

Polri Hormati Putusan MK soal Polisi Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

Polri menyatakan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil

DPR Kaji Putusan MK Soal Polri tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

DPR segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri tak boleh menduduki jabatan sipil sebelum mundur atau pensiun dini dari Polri.

Putusan MK Momentum Mereformasi Polri untuk Kembali ke Khitah

Putusan MK ini menegaskan bahwa Polri harus kembali ke khitahnya sebagai pemegang amanat negara dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, yaitu  mengayomi dan melindungi masyarakat.

Kompolnas: Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Dijalankan

Komisioner Kompolnas Choirul Anam, menegaskan putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali.

Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Kapolri wajib segera menarik seluruh anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan putusan MK anggota kepolisian tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil

MK Kabulkan Uji Materiil UU Polri, Anggota Aktif Wajib Mundur Jika Jabat di Luar Kepolisian

Sidang pembacaan putusan uji materiil Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Puan Janji Kaji Pemenuhan 30% Kuota Perempuan di Pimpinan AKD

Keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD penting untuk memastikan proses legislasi dan pengawasan berjalan dengan perspektif yang lebih inklusif.

Puan Akan Tindaklanjuti Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di DPR

Ketua DPR RI  Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap AKD

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia