Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Putusan MK Soal Masyarakat Adat tak Bisa Dikriminalisasi lewat UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.

Pakar Nilai Revisi UU Pemilu harus Jadi Lompatan Fundamental, Jangan Sekadar Tambal Sulam

Ia juga menjelaskan pentingnya memperhatikan putusan MK yang telah memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Pakar Hukum Sayangkan Putusan MK yang Tolak Batas Minimal Pendidikan Presiden

MK menolak gugatan yang meminta syarat pendidikan minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lulusan SMA. Putusan itu disayangkan

Pakar HTN: Pemerintah dan DPR Wajib Patuhi Seluruh Putusan MK

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Haidar Adam, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus mematuhi setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Putusan MK Jadi Titik Balik, BP Tapera Janjikan Evaluasi Total

BP Tapera menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kelembagaan Tapera sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Pascaputusan MK, Skema Pembiayaan Perumahan Kreatif Jadi Opsi

BP Tapera memastikan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera

Pascaputusan MK, Tapera Wajib Tawarkan Insentif Jelas agar Masyarakat Mau Menabung

BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera

Pengamat Sebut : Wakil Menteri Rangkap Jabatan Pembangkangan Konstitusi

Menteri rangkap jabatan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang jadi preseden buruk terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Dinilai Langgar Prinsip Konstitusi

PAKAR hukum tata negara, Umbu Rauta menanggapi isu rangkap jabatan wakil menteri (wamen) yang merangkap sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN).

Polisi Tegaskan TNI tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi soal Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya menyatakan TNI tidak bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi

Pakar Politik Sebut Presiden Harus Patuhi Putusan MK, Segera Perintahkan Wamen Lepas Rangkap Jabatan

Dalam kajian ini, pertimbangan hukum dimaksud ditindaklanjuti sejak pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVIl/2019. 

Tak Perlu Tunggu 2 Tahun, Presiden Bisa Perintahkan Wamen Setop Rangkap Jabatan

MK pemberian tenggat waktu bagi pemerintah untuk menyesuaikan ketentuan larangan wamen rangkap jabatan tersebut . Tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan

Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.

Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap, Kemendagri Masih Tunggu Laporan

Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada

Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.

Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada, DPR Harap Bawaslu Profesional

Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan perlu regulasi yang detail untuk menjalankan putusan MK tersebut. 

Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung

Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.

Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Pakar: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tentukan Titik Pijak Jeda Pemilu Nasional dan Lokal

Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia