Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Kompolnas: Putusan MK Larang Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Dijalankan

Komisioner Kompolnas Choirul Anam, menegaskan putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali.

Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Kapolri wajib segera menarik seluruh anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan putusan MK anggota kepolisian tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil

MK Kabulkan Uji Materiil UU Polri, Anggota Aktif Wajib Mundur Jika Jabat di Luar Kepolisian

Sidang pembacaan putusan uji materiil Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Revisi UU Pemilu Jadi Uji Keseriusan Politik DPR dan Pemerintah

Perludem terus mendorong DPR dan pemerintah untuk segera membahas revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Puan Janji Kaji Pemenuhan 30% Kuota Perempuan di Pimpinan AKD

Keterwakilan perempuan di Pimpinan AKD penting untuk memastikan proses legislasi dan pengawasan berjalan dengan perspektif yang lebih inklusif.

Puan Akan Tindaklanjuti Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di DPR

Ketua DPR RI  Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap AKD

BP Tapera Siapkan Skema Tabungan Perumahan Baru pasca Putusan MK

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menyiapkan skema baru pembiayaan perumahan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH)

KPPPA Sambut Putusan MK tentang Keterwakilan Perempuan 30% di Pimpinan AKD DPR

Isu minimnya keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebelumnya telah disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perludem.

Respons Putusan MK, NasDem: Perempuan bukan Pelengkap Demokrasi

Putusan MK ini bukan sekadar kemenangan bagi kaum perempuan, tetapi sebuah langkah konstitusional menuju demokrasi yang lebih setara dan berkeadilan.

MK Sarankan Rotasi Pimpinan AKD untuk Penuhi 30% Perempuan

Fraksi juga dapat menerapkan kebijakan rotasi dan distribusi anggota perempuan agar tidak terkonsentrasi pada bidang-bidang sosial saja. 

MK Kabulkan Uji UU MD3, Pimpinan AKD DPR Wajib Diisi 30% Perempuan

MK menegaskan bahwa DPR RI wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dalam jajaran pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR.

Jalankan Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU ASN.

Putusan MK Soal Masyarakat Adat tak Bisa Dikriminalisasi lewat UU Cipta Kerja Jadi Angin Segar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.

Pakar Nilai Revisi UU Pemilu harus Jadi Lompatan Fundamental, Jangan Sekadar Tambal Sulam

Ia juga menjelaskan pentingnya memperhatikan putusan MK yang telah memisahkan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

Pakar Hukum Sayangkan Putusan MK yang Tolak Batas Minimal Pendidikan Presiden

MK menolak gugatan yang meminta syarat pendidikan minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) lulusan SMA. Putusan itu disayangkan

Pakar HTN: Pemerintah dan DPR Wajib Patuhi Seluruh Putusan MK

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Haidar Adam, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus mematuhi setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Putusan MK Jadi Titik Balik, BP Tapera Janjikan Evaluasi Total

BP Tapera menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kelembagaan Tapera sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Pascaputusan MK, Skema Pembiayaan Perumahan Kreatif Jadi Opsi

BP Tapera memastikan akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera

Pascaputusan MK, Tapera Wajib Tawarkan Insentif Jelas agar Masyarakat Mau Menabung

BP Tapera menegaskan akan menyiapkan langkah penyesuaian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera

Pengamat Sebut : Wakil Menteri Rangkap Jabatan Pembangkangan Konstitusi

Menteri rangkap jabatan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang jadi preseden buruk terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia