Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong pendidikan gratis di sekolah swasta, termasuk di sekolah swasta. Merespons hal itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya mendukung atas semangat konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan merata.
“Pastinya, Komisi X juga berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan MK ini agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (29/5).
Namun, menurut Hetifah perlu juga disoroti pentingnya kesiapan anggaran negara dan tata kelola pendidikan nasional. Pemerintah, melalui APBN dan APBD, harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD-SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional.
“Harus ada mekanisme transparan untuk memastikan sekolah swasta mendapatkan subsidi yang memadai tanpa mengorbankan kualitas dan kemandirian pengelolaan sekolah,” tegas Hetifah.
Menurutnya, revisi kebijakan dan regulasi teknis terkait bantuan operasional sekolah (BOS), sangat diperlukan, agar dana ini juga mencakup sekolah swasta secara menyeluruh.
“Seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, termasuk organisasi penyelenggara pendidikan swasta harus duduk bersama merumuskan peta jalan implementasi putusan MK ini,” urainya.
Dia berharap, pendidikan gratis tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat SDM Indonesia ke depan. (H-4)
Hetifah menekankan bahwa pemanggilan itu perlu dilakukan karena Mendikti Saintek merupakan mitra kerja Komisi X yang terlibat langsung dalam kerja sama dengan TNI.
Kegiatan edukasi yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) tersebut terselenggara secara hybrid dengan jangkauan peserta sebanyak 1.500 anggota KOWANI
Ia menilai lebih baik mahasiswa diberi teguran untuk menyampaikan kritikan dengan cara yang lebih baik.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa Roblox, seperti banyak platform digital dan game online lainnya, memiliki sisi positif dan negatif.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
Dalam Permendikbud No. 47/2023 dan penjelasan teknis dalam SK BSKAP No. 071/2024, disebutkan bahwa rombel 50 siswa diperbolehkan di wilayah padat penduduk yang terbatas akses pendidikan.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik langkah pemerintah yang mencabut empat izin usaha tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved