Kepuasan Publik 79,9 Persen, Kinerja Presiden Prabowo Dipuji namun Diingatkan tak Lengah

TINGGINYA tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai sinyal positif, namun tetap perlu dibaca secara kritis. Apresiasi masyarakat disebut belum boleh membuat pemerintah lengah, terutama dalam pembenahan sektor hukum dan ekonomi yang masih menjadi sorotan.

Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Fachan menilai keberanian dan ketegasan Prabowo dalam isu pemberantasan korupsi menjadi salah satu faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. Namun, ia mengingatkan, ekspektasi masyarakat kini juga semakin tinggi dan menuntut langkah konkret.

"Keberanian dan ketegasan presiden prabowo dalam memberantas korupsi mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat," ujar Yusak saat dihubungi, Selasa (10/2).

Baca juga : DPR Harap Retret Hambalang Jadi Evaluasi Kinerja Kabinet Merah Putih

Karena itu, menurutnya, dukungan publik harus dijawab dengan tindakan nyata, terutama dalam mengejar koruptor kelas kakap. "Saya kira masyarakat akan mendukung penuh terkait penegakan hukum atau pemberantasan korupsi. Kalau upaya ini berhasil, saya kira tingkat kepuasan publik akan lebih tinggi lagi," lanjutnya.

Di sisi lain, Yusak juga menyoroti sektor ekonomi, khususnya program-program populis pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurut dia, masih memerlukan perbaikan serius dari sisi tata kelola, mutu gizi, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal serupa juga berlaku pada penyaluran bantuan sosial yang dinilai perlu pemerataan agar benar-benar tepat sasaran.

Meski demikian, Yusak mengakui komunikasi publik pemerintah berjalan cukup efektif. Mayoritas masyarakat sudah mengenal berbagai program unggulan Presiden Prabowo, mulai dari MBG, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bansos.

Baca juga : Istana Menilai Kepuasan Publik Pacu Semangat 

Tantangan ke depan, kata dia, adalah memastikan program-program tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak menjadikan angka kepuasan publik sebagai target utama. Fokus pemerintah, kata dia, adalah mempercepat pelaksanaan program-program yang diyakini mampu mengurangi beban masyarakat.

"Sebagaimana setiap ada hasil survei bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar bukan hasil survey, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita," ujarnya kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Senin (9/1).

Ia menggambarkan kerja pemerintah saat ini sebagai sebuah “perang” dalam arti metaforis, yakni perang melawan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan persoalan kesehatan. Menurutnya, masih banyak pekerjaan besar yang belum tuntas dan membutuhkan waktu.

"Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling itu kita serahkan ke masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu. Karena sesungguhnya juga masih banyak yang kita belum puas terhadap program-program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," kata Prasetyo.

Sebagai contoh, ia menyinggung program renovasi sekolah nasional yang jumlahnya mencapai sekitar 300 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Proses tersebut, menurutnya, baru bisa diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Adapun hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%.

Angka itu merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Sementara itu, 17,1% responden menyatakan kurang puas, 2,2% tidak puas sama sekali. (Mir/P-3)