Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DEPUTI Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan rakyat.
"Pemerintah menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1).
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masing-masing tercatat sebesar 80,9% dan 79,3%.
"Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional," ujar Yusuf.
Yusuf juga menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja. "Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Dalam 100 hari pertama, kata Yusuf, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi.
Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Pemerintah, menurut Yusuf, menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan.
"Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat," katanya.
Menutup pernyataannya, Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," katanya. (Ant/I-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
PRESIDEN Prabowo Subianto melantik enam orang sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dan dua orang wakil tetap RI. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Presiden NGG Puguh Pamungkas menyampaikan bahwa menjadi komitmen NGG sejak berdirinya 5 tahun yang lalu untuk turut serta memberikan kontribusi dalam melahirkan generasi berdaya.
Prabowo Subianto tidak akan membela anak buahnya yang tersangkut kasus korupsi, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para siswa Sekolah Rakyat agar menghormati orangtua dan guru sebagai pembentukan fondasi karakter bangsa.
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved