Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aplikasi tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan, seiring dengan semakin luasnya cakupan program pemenuhan gizi nasional.
Saat ini, program tersebut menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seiring meningkatnya cakupan program, alokasi anggaran yang dikelola pemerintah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, anggaran awal program tercatat sekitar Rp71 triliun, kemudian meningkat melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) menjadi Rp85 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut merupakan amanat publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Dana ini adalah uang rakyat. Di setiap rupiahnya tertitip harapan agar anak-anak bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan unggul. Oleh karena itu prinsip good governance bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan program mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan pertanggungjawaban secara kredibel. Laporan tersebut mencakup laporan harian, mingguan, hingga bulanan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. Namun pemerintah menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan di lapangan memiliki tantangan tersendiri, mengingat jumlah SPPG yang tersebar luas hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan untuk menghadirkan solusi melalui platform pembelajaran digital.
Melalui platform Kemenkeu Learning Center (KLC), pengelola SPPG kini dapat mengikuti program pelatihan penyusunan laporan keuangan secara daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Versi 04 yang telah diperbarui untuk mempermudah proses pelaporan keuangan.
Aplikasi ini dirancang untuk mendukung beberapa hal penting, di antaranya:
Sistem tersebut juga diharapkan membantu SPPG lebih siap menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut mengusung tema “Gizi Terpenuhi, Akuntabilitas Teruji: Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan SPPG.”
Melalui program ini, pemerintah mendorong seluruh personel SPPG untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Manfaatkan fasilitas ini dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan kompetensi Anda. Jangan jadikan laporan keuangan sebagai beban, tetapi sebagai tameng pelindung dalam bekerja,” pesan Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada BPPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas kolaborasi dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan program pemenuhan gizi nasional.
Dengan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses, pemerintah berharap pengelolaan anggaran program pemenuhan gizi dapat semakin akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia
Konsep prasmanan yang diterapkan untuk pertama kali ini memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 H dengan menyajikan menu khas Lebaran.
Dia menjelaskan, pelibatan UMKM tidak hanya mendukung keberhasilan Program MBG, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Airlangga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung efisiensi ini.
BGN menghentikan sementara 1.256 SPPG di Indonesia Timur mulai 1 April 2026 karena belum memiliki SLHS dan IPAL. Ini alasannya.
ARUN berdiri di samping para mitra untuk memastikan bahwa tantangan birokrasi dan hambatan teknis tidak mematahkan semangat pengabdian mereka.
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Airlangga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung efisiensi ini.
PEMERINTAH melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membagikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) enam hari dalam sepekan.
Pemerintah berencana mengurangi hari operasional program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari. Menkeu Purbaya memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved