Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Aplikasi tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan, seiring dengan semakin luasnya cakupan program pemenuhan gizi nasional.
Saat ini, program tersebut menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Seiring meningkatnya cakupan program, alokasi anggaran yang dikelola pemerintah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, anggaran awal program tercatat sekitar Rp71 triliun, kemudian meningkat melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) menjadi Rp85 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa besarnya anggaran tersebut merupakan amanat publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Dana ini adalah uang rakyat. Di setiap rupiahnya tertitip harapan agar anak-anak bangsa tumbuh sehat, cerdas, dan unggul. Oleh karena itu prinsip good governance bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan program mengacu pada Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan pertanggungjawaban secara kredibel. Laporan tersebut mencakup laporan harian, mingguan, hingga bulanan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara. Namun pemerintah menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan di lapangan memiliki tantangan tersendiri, mengingat jumlah SPPG yang tersebar luas hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan untuk menghadirkan solusi melalui platform pembelajaran digital.
Melalui platform Kemenkeu Learning Center (KLC), pengelola SPPG kini dapat mengikuti program pelatihan penyusunan laporan keuangan secara daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Versi 04 yang telah diperbarui untuk mempermudah proses pelaporan keuangan.
Aplikasi ini dirancang untuk mendukung beberapa hal penting, di antaranya:
Sistem tersebut juga diharapkan membantu SPPG lebih siap menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Peluncuran sistem pembelajaran dan aplikasi tersebut mengusung tema “Gizi Terpenuhi, Akuntabilitas Teruji: Strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan SPPG.”
Melalui program ini, pemerintah mendorong seluruh personel SPPG untuk terus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
“Manfaatkan fasilitas ini dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan kompetensi Anda. Jangan jadikan laporan keuangan sebagai beban, tetapi sebagai tameng pelindung dalam bekerja,” pesan Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada BPPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas kolaborasi dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan program pemenuhan gizi nasional.
Dengan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, dan mudah diakses, pemerintah berharap pengelolaan anggaran program pemenuhan gizi dapat semakin akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri dan mengingatkan kemungkinan dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.
BGN memberikan klarifikasi terkait video viral yang menampilkan menu lele dan tahu dimarinasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan
SEBANYAK 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatra ditutup sementara atau di-suspend mulai 9 Maret 2026 tanpa batas waktu.
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved