Berita Terbaru Kementerian Keuangan Hari Ini

BGN dan Kemenkeu Hadirkan Sistem Digital Pelaporan Keuangan SPPG

Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.

Kemenkeu: Resiliensi Ekonomi Domestik Modal Penting di Tengah Dinamika Global

Kinerja Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansif pada Februari 2026.

Kenaikan Iuran JKN Dinilai untuk Cegah Defisit, tetapi Harus Transparan

Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.

Kemenkeu: Penerima Beasiswa LPDP Harus Hormat pada Rakyat

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I

Pemerintah dan BI Sepakati Debt Switching SBN Rp173,4 Triliun

Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.

KPK Cari Safe House Lain terkait Dugaan Suap Bea Cukai

KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

KPK Periksa PNS Cholid Mawardi dalam Kasus Dugaan Suap Pajak Ditjen Pajak

KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.

KPK Sita Rp5 Miliar di Ciputat Terkait Suap Bea Cukai

KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Minta Rp1 Miliar untuk Percepatan Eksekusi Lahan

KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.

Menkeu Purbaya Targetkan Tax Ratio 11–12% di 2026, Optimistis Penerimaan Pajak Meningkat

Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.

Kasus Lahan Anak Usaha Kemenkeu Seret Pimpinan PN Depok dalam OTT KPK

Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Klaim Nyaman Bekerja dengan Wamenkeu Juda Agung

Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.

OTT di Banjarmasin, Mulyono Cs Minta Uang Apresiasi Sampai Rp1,5 Miliar

Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.

OTT Pajak di Kalsel, KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin sebagai Tersangka

Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.

OTT Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang Terkait Pengurusan Importasi Barang

Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin Terkait Dugaan Rasuah Restitusi Pajak

OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.

OTT Pejabat Bea Cukai, KPK Dalami Dugaan Suap Terkait Barang Impor

KPK menyebut rasuah ini berkaitan dengan importasi yang dilakukan pihak swasta. Sebagian pihak tengah dimintai keterangan di Gedung Merah Putih.

OTT Bea Cukai, KPK Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

OTT di Bea Cukai, KPK Cek Barang Masuk yang Jadi Objek Rasuah


Pengecekan itu diperlukan untuk kebutuhan pemeriksaan dan pendalaman kasus. Gerak cepat KPK juga penting untuk memastikan kondisi barang tidak diubah.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia