Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGGINYA tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi modal politik sekaligus sosial bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat ke depan.
Namun, capaian tersebut tetap perlu disikapi secara terbuka dengan memperhatikan suara kelompok masyarakat yang masih menyatakan ketidakpuasan.
Peneliti senior bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, angka kepuasan publik yang tinggi mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap keberlanjutan dan konsistensi kinerja pemerintah.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
"Dengan tingkat kepuasan yang tinggi tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk terus menjaga asa publik tersebut," kata Lili saat dihubungi, Selasa (10/2).
Meski demikian, Lili mengingatkan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Ia menilai, ketidakpuasan tersebut justru perlu dibaca sebagai masukan yang bersifat konstruktif.
"Namun demikian, ketika ada yang tidak puas atas kinerja pemerintah harus juga diperhatikan karena itu sebagai bentuk kritik membangun agar kinerja lebih baik lagi," ujarnya.
Lili menambahkan, kritik dari publik kerap muncul sebagai respons atas kebijakan yang dirasakan belum optimal atau belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara luas. Karena itu, suara ketidakpuasan dapat berfungsi sebagai mekanisme koreksi bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakannya.
"Mereka yang tidak puas tersebut bisa jadi dalam konteks sebagai bentuk koreksi atas kebijakan pemerintah," kata Lili.
Adapun hasil survei nasional yang dirilis Indikator Politik Indonesia terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9%.
Angka itu merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas. Sementara itu, 17,1% responden menyatakan kurang puas, 2,2% tidak puas sama sekali. (Mir/P-3)
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved