Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis Dinilai Perlu Diikuti Keterbukaan Publik

PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh kritis di kediamannya patut diapresiasi, namun harus diikuti dengan sikap terbuka dan kesungguhan untuk menyerap kritik demi perbaikan kebijakan publik.

Menurut Jamiluddin, langkah Prabowo mengundang tokoh-tokoh yang selama ini dikenal kritis menunjukkan bahwa presiden tidak memandang perbedaan sikap sebagai ancaman politik.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Konstitusional? Yusril Beri Pandangan Ini

“Pertemuan itu mengindikasikan Presiden Prabowo tidak menganggap pihak yang berseberangan sebagai musuh. Justru mereka diundang untuk berdiskusi,” ujar Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, dialog dengan tokoh kritis semestinya dimaknai sebagai upaya menyamakan persepsi atas berbagai persoalan kebangsaan, sekaligus memperkecil jarak pandangan dalam membangun negara.

“Diskusi tentu dimaksudkan untuk mempersamakan persepsi mengenai berbagai persoalan bangsa. Dengan cara ini, gap pendapat dalam membangun bangsa dan negara dapat diminimalkan,” katanya.

Baca juga : Kemendagri: Partisipasi Pilkada Tinggi, tapi Masyarakat tak Terlibat dalam Rumuskan Kebijakan

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.

Menurutnya, semakin banyak elemen bangsa yang dilibatkan, semakin kuat modal sosial pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan. Lebih jauh, Jamiluddin menyoroti pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai distorsi informasi di lingkar kekuasaan.

“Prabowo tidak hanya mendapatkan informasi dari ring satunya saja, tetapi juga dari kelompok anak bangsa lainnya. Ini penting karena budaya asal bapak senang masih sangat kental,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa dialog dengan pihak kritis, presiden berpotensi hanya menerima laporan yang menyenangkan dan kehilangan gambaran utuh mengenai kondisi riil bangsa.

“Bisa saja informasi yang tidak menyenangkan tidak disampaikan. Akibatnya, presiden tidak mengetahui situasi dan kondisi bangsa yang sebenarnya,” kata Jamiluddin.

Dengan memperoleh masukan yang lebih beragam, ia menilai kebijakan yang dihasilkan Presiden Prabowo berpeluang lebih tepat sasaran dan mendapat legitimasi yang lebih luas dari masyarakat.

“Informasi yang utuh tentu akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpeluang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat,” ujarnya.

Namun demikian, Jamiluddin menekankan bahwa pertemuan dengan tokoh kritis tidak boleh berhenti sebagai simbol politik semata. Ia mendorong agar dialog tersebut diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan.

“Selama pertemuan itu dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa, tentu layak didukung. Karena melibatkan semua anak bangsa dalam pembangunan adalah keniscayaan,” tegasnya.

Ia juga menilai dialog terbuka dapat mengikis polarisasi antara pendukung dan penolak pemerintah yang selama ini menguat. “Dikotomi pendukung dan penolak Prabowo menjadi tidak relevan jika dialog dilakukan secara tulus dan terbuka,” ujarnya.

Menurut Jamiluddin, hasil dialog tersebut idealnya tidak berhenti di ruang tertutup, melainkan disampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui arah dan substansi pembahasan. “Hasil dialog itu juga seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya. (Dev/P-3)