Berita Terbaru Pemerintah Hari Ini

Pemerintah dan DPR Sinkronisasi Agenda Revisi UU Pemilu di Prolegnas

Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.

Uji UU Ciptaker: Ahli Usulkan Sanksi Tegas agar Putusan MK Dipatuhi Pemerintah

Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.

Pilkada Lewat DPRD Konstitusional? Yusril Beri Pandangan Ini

Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah Desak Investigasi Menyeluruh Terkait Teror Bom Molotov ke Influencer Kritikus

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.

Pemerintah Kaji Sistem Pilkada yang Lebih Efektif, tak hanya Lewat DPRD

Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.

Pemerintah Kirim 106 Ribu Pakaian untuk Korban Bencana di Sumatra, Baru atau Bekas? Ini Penjelasan Tito

Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.

Kayu Gelondongan Terbawa Banjir Bisa Digunakan Masyarakat? Ini Aturan yang Baru Dikeluarkan Pemerintah

Regulasi tersebut disusun agar kebutuhan material bangunan di wilayah terdampak bisa segera dipenuhi tanpa melanggar ketentuan kehutanan.

Pemerintah Fasilitasi Penggantian Dokumen Korban Bencana di Sumatra

Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan setiap hari guna memastikan proses pemulihan administratif bagi para korban berjalan efektif.

MK Berikan 5 Rekomendasi ke DPR dan Pemerintah Terkait Revisi UU Tipikor

MK menegaskan kembali urgensi untuk melakukan pengkajian dan perumusan ulang ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. 

Kompetensi ASN Penting Dukung Program Prioritas Pemerintah

LAN meluncurkan terobosan digital bernama Sibangkom yang berfungsi sebagai pintu gerbang layanan pengembangan kompetensi satu atap.

DPR RI Minta Pemerintah Tingkatkan Siaga Bencana Akhir Tahun

Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi bencana secara maksimal.

Koordinasi Lemah Perburuk Penanganan Bencana Sumatra

Minimnya koordinasi, menurut Agus, tampak dari pola informasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan laporan di lapangan.

Pemerintah Intensifkan Penanganan Banjir Sumatra

Sejak hari pertama kejadian, Prabowo langsung memerintahkan jajaran pemerintah untuk bergerak cepat memastikan evakuasi, penanganan darurat, hingga distribusi bantuan.

NasDem Gerak Cepat Bantu Korban Bencana, Minta Pemerintah Perkuat Respons Lapangan

DPP menginstruksikan seluruh kader agar turun langsung menyentuh warga yang terdampak.

Pemerintah Dinilai Tengah Diserang dalam Upaya Memperbaiki Tata Kelola Migas Nasional

Dedi menilai pemerintah saat ini tengah mendorong transparansi dan memutus rantai praktik lama yang selama ini menguntungkan jaringan tertentu.

Seskab Teddy Dinilai Perkuat Praktik Empathetic Governance

Dalam banyak birokrasi modern, pejabat umumnya berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis di balik ruang rapat.

Tren Permintaan Positif, Pelaku Usaha Logistik Dukung Kebijakan Ketahanan Energi Nasional Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada sektor energi ini telah menyebabkan naiknya kebutuhan akan transportasi logistik baik untuk distribusi bahan bakar migas atau biofuel.

ICW Desak Pemerintah Buka Kajian Awal Whoosh Secara Transparan

Proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.

Komdigi Dorong Aparatur Pemerintah Kuasai Perencanaan Komunikasi Publik

Pemerintah dituntut tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan berinteraksi secara efektif, transparan, dan berbasis data.

Pemerintah masih Cari Skema Terbaik soal Utang Whoosh

Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia