Berita Terbaru Pemerintah Hari Ini

ICW Desak Pemerintah Buka Kajian Awal Whoosh Secara Transparan

Proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.

Komdigi Dorong Aparatur Pemerintah Kuasai Perencanaan Komunikasi Publik

Pemerintah dituntut tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengarkan dan berinteraksi secara efektif, transparan, dan berbasis data.

Pemerintah masih Cari Skema Terbaik soal Utang Whoosh

Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.

Perkuat Standar dan Etika di Media Sosial, Panduan Komunikasi Digital Pemerintah Disusun Komdigi

Realita di lapangan, tidak semua media sosial pemerintah dikelola dengan optimal.  

Kemenag Dorong Kampus, Pemerintah, dan Masyarakat Berkolaborasi Perkuat Ekosistem Zakat

Zakat bukan hanya urusan ibadah, tapi juga instrumen peradaban. Maka, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial.

Pemerintah Matangkan RUU HAM, Soroti Reformasi Perlindungan Hak Asasi dari Hulu ke Hilir

Mugiyanto menegaskan bahwa proses revisi UU HAM merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Japto Tegaskan Komitmen Pemuda Pancasila Jadi Mitra Pemerintah

Tidak akan ada toleransi bagi kader yang masih membawa perilaku premanisme atau merusak citra organisasi.

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Kental dengan Populisme Otoritarian

Ia menilai populisme dijadikan senjata untuk menarik simpati rakyat, namun diterapkan dengan perilaku pemerintah yang bergaya otoritarian.

Berkat Cawan Group Dukung Program Transisi Energi Hijau Pemerintah

Konsep terintegrasi dari hulu (pembangkit listrik melalui PLTA) ke hilir (distribusi energi melalui SPKLU) dirancang untuk menciptakan sebuah siklus energi hijau yang utuh. 

Yusril Pastikan Pemerintah tak Berpihak dengan Dinamika PPP

Pemerintah akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurusan partai. Kehati-hatian itu tidak mengartikan pemerintah akan ikut campur.

Hubungkan Sumber Energi dari Hulu ke Hilir Jadi PR Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai target seperti Paris Agreement dan net zero emission (NZE) 2060.

Amnesty Indonesia: Pemerintah tak Punya Nyali Bentuk TGPF Usut Kasus Demonstrasi

Pemerintah takut dengan konsekuensi politik yang mungkin timbul dari hasil penyelidikan TGPF.

Pemerintah Siapkan 17 Paket Kebijakan Ekonomi, Fokus Serap Tenaga Kerja

Pemerintah segera mengeksekusi paket kebijakan untuk mendongkrak perekonomian nasional sekaligus membuka lapangan kerja.

Pengamat: PDIP Punya DNA Oposisi, Sikap Kritisnya terhadap Pemerintah Dinanti

Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.

KemenHAM RI Bahas Revisi UU HAM Bersama Civil Society, Tekankan Keberpihakan pada Korban dan Independensi

Civil society dapat menyampaikan pandangannya dengan tepat demi kelancaran penyusunan revisi UU HAM ini nantinya.

Menunggu Keberanian Pemerintah dan DPR Mengesahkan RUU Perampasan Aset

Tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk terus menunda pengesahan beleid yang telah diusulkan, terlebih lagi beleid itu sudah lama dibahas.

Peneliti CSIS: Kembalikan TNI dan Polri pada Jalur Masing-Masing

Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan (TNI dan Polri) dalam ruang sipil. 

Cegah Konflik, Ajak Massa dari Jalan Pindah ke Meja Dialog

Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.

Ketimpangan Sosial Pemicu Gelombang Demonstrasi Harus Ditangani Serius

Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Rekonstruksi Manusia Utuh

Lebih dari Bahasa

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia