Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Realita di lapangan, tidak semua media sosial pemerintah dikelola dengan optimal.
Zakat bukan hanya urusan ibadah, tapi juga instrumen peradaban. Maka, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial.
Mugiyanto menegaskan bahwa proses revisi UU HAM merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan HAM nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
Tidak akan ada toleransi bagi kader yang masih membawa perilaku premanisme atau merusak citra organisasi.
Ia menilai populisme dijadikan senjata untuk menarik simpati rakyat, namun diterapkan dengan perilaku pemerintah yang bergaya otoritarian.
Konsep terintegrasi dari hulu (pembangkit listrik melalui PLTA) ke hilir (distribusi energi melalui SPKLU) dirancang untuk menciptakan sebuah siklus energi hijau yang utuh.
Pemerintah akan berhati-hati dalam mengesahkan susunan pengurusan partai. Kehati-hatian itu tidak mengartikan pemerintah akan ikut campur.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencapai target seperti Paris Agreement dan net zero emission (NZE) 2060.
Pemerintah takut dengan konsekuensi politik yang mungkin timbul dari hasil penyelidikan TGPF.
Pemerintah segera mengeksekusi paket kebijakan untuk mendongkrak perekonomian nasional sekaligus membuka lapangan kerja.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
Civil society dapat menyampaikan pandangannya dengan tepat demi kelancaran penyusunan revisi UU HAM ini nantinya.
Tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk terus menunda pengesahan beleid yang telah diusulkan, terlebih lagi beleid itu sudah lama dibahas.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menekankan pentingnya koreksi terhadap peran aktor keamanan (TNI dan Polri) dalam ruang sipil.
Generasi muda serta seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi maupun dikuasai emosi. Energi bangsa, katanya, harus diarahkan untuk pembangunan, bukan perpecahan.
Pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi demonstrasi.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Insentif tersebut bisa menjadi katalis transformasi sistemik, mulai dari peningkatan daya beli masyarakat, pembangunan industri hijau, hingga fondasi ekonomi rendah karbon di masa depan.
Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga bertujuan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas.
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved