Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Dalam menghadapi ancaman keamanan siber (cyber threats) Indonesia perlu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman juga mengungkap keinginan Presiden membentuk koalisi permanen sampai akhir periode kepemimpinannya.
Selama ini upaya penengakan hukum selalu menjadi faktor pemberat dalam korupsi.
Penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum lewat revisi sejumlah undang-undang adalah salah kaprah.
Bahlil menyoroti setidaknya ada empat program unggulan, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi.
Anggaran negara sebaiknya difokuskan pada pos-pos yang memang potensial dan krusial.
Kecelakaan maut di jalan tol yang kerap terjadi memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menekan keberadaan truk muatan berlebih.
Perlu adanya langkah cepat dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi sesama kementerian dan lembaga.
Sofyano kemudian mengusulkan agar pemerintah mengangkat dan menetapkan pengecer elpiji 3kg sebagai pangkalan resmi.
Salah satu pokok perubahan UU tersebut adalah penyesuaian dan perluasan definisi BUMN
Beberapa pihak sudah mulai diinvestigasi dan pejabat yang terlibat juga telah dinonaktifkan, termasuk kepala Kantor Pertanahan Tangerang dan kepala seksi yang bertugas mengukur tanah.
Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura dapat dilakukan dengan telah ditandatanganinya perjanjian ekstradisi RI dan Singapura pada 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada 2023.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mengecam tindakan penembakan yang dilakukan oleh petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima WNI.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabcowo Subianto mencapai 79,3%.
Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan peningkatan dari sisi regulasi. Ini menjadi langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
Pemerintah daerah juga perlu dimintai keterangan karena seringkali berbeda informasi dengan pemerintah pusat.
OJK menyampaikan data dalam rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri soal penanganan pinjol.
PEMERINTAH dianggap mengabaikan kepentingan umum dengan mengurangi alokasi subsidi transportasi publik demi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hilangnya ikan yang berada di sekitar pesisir pada akhirnya akan berdampak kepada nelayan yang harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut.
Sebab, selain memang hak masyarakat sebagai warga negara, mereka juga tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri dalam menciptakan keamanan digital.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved