Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pelaku usaha logistik dan rantai pasok nasional menyampaikan apresiasi dan dukungan atas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sepanjang tahun 2025.
Kebijakan hilirisasi energi, akselerasi transisi EBT, program B40, hingga peningkatan lifting minyak dinilai tidak hanya berdampak positif ketahanan energi, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan efek berantai pada sektor logistik rantai pasok nasional.
Ketua Dewan Pembina DPP ALFI sekaligus Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menekankan bahwa berbagai inisiatif kebijakan tersebut memiliki efek berganda tidak hanya pada sektor energi itu sendiri, namun juga terhadap daya saing ekonomi dan penguatan ekosistem logistik rantai pasok nasional.
“Kami mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen meningkatkan ketahanan energi nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Ketika sektor energi kuat dan berfokus pada domestic supply chain, maka permintaan pada sektor logistik rantai pasok turut mengalami kenaikan,” ungkap Yukki.
Yukki menambahkan bahwa kebijakan pemerintah pada sektor energi ini telah menyebabkan naiknya kebutuhan akan transportasi logistik baik untuk distribusi bahan bakar migas atau biofuel, peralatan pendukung infrastruktur pada proyek transisi energi, hingga distribusi energi ke wilayah terpencil sehingga berdampak pada pemerataan permintaan.
Naiknya kebutuhan permintaan ini diartikan sebagai peningkatan volume yang berpotensi menekan biaya logistik nasional menjadi lebih efisien dalam jangka panjang.
“Sebagai contoh, realisasi lifting minyak terus menunjukan peningkatan yang on track dengan target menuju 1 juta barel per hari, dimana hingga November ini SKK Migas mencatat produksi minyak yang telah mencapai 606.020 barel per hari, melebih target APBN 2025. Juga sama halnya dengan target B50 yang akan mengalihkan ekspor CPO ke pasar domestik yang nantinya akan mendorong permintaan logistik untuk distribusi bahan baku. Kami memaknai angka pertumbuhan ini dengan optimis untuk melihat peluang bisnis pada sektor logistik rantai pasok yang menopang sektor energi,” kata Yukki.
Kenaikan permintaan pada sektor logistik rantai pasok juga sejalan dengan peningkatan realisasi investasi. Sebagai informasi, Riset INDEF pada bulan Oktober lalu menemukan bahwa tren investasi pada hulu migas juga terus menunjukan tren positif dengan kenaikan pertumbuhan Q3 2025 mencapai 12% (yoy) atau naik menjadi US$10,37 miliar dari US$9,30 miliar pada Q3 2024.
Lebih lanjut, pelaku usaha berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat agar memberikan kesempatan dunia usaha untuk terlibat dalam kebijakan ketahanan energi nasional.
“Kami berharap penguatan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, BUMN, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus terjadi dari hulu ke hilir, agar sektor logistik juga dapat tetap menjadi penopang dalam kebijakan ketahanan energi.” tutup Yukki. (Z-1)
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan integrasi energi terbarukan yang bersifat fluktuatif, keamanan pasokan listrik menjadi elemen krusial.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved