Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan pembengkakan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada China yang kini mencapai Rp116 triliun.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina menilai transparansi dan evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan utang Whoosh tidak semakin membebani keuangan negara di masa mendatang.
“Yang membuat bingung kok sekarang baru ribut gimana cara bayarnya, ini harusnya sudah dipikirkan sebelum programnya, proyeknya jalan,” ujar Almas dalam keterangannya, Jumat (14/11).
ICW menilai, sejak awal pemerintah belum matang dalam perencanaan proyek strategis nasional, sehingga masalah utang baru disadari setelah pembangunan berjalan.
“Sebetulnya, ini menunjukkan bagaimana pemerintah kita itu belum matang di level perencanaan, persiapan udah jalan duluan,” tukasnya.
Selain itu, Almas menjelaskan bahwa lemahnya perencanaan turut menyebabkan kesalahan proyeksi pendapatan dari Whoosh yang sebelumnya diharapkan dapat membantu pembayaran utang.
“Makanya, ada penghitungan yang meleset, berapa sih proyeksi pendapatan dari Whoosh yang harapannya itu bisa membantu untuk membayar ke China dan sebagainya,” jelasnya.
Menurut Almas, proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.
“(Kajian) soal kebutuhannya, siapa target penumpangnya. Padahal, kalau perencanaan beres, 50 persen pekerjaan itu sudah selesai,” tegasnya.
Di samping itu, ICW meminta pemerintah membuka hasil kajian awal proyek kereta cepat kepada publik, mengingat pendanaan proyek ini mengandalkan pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.
“Soal Jakarta-Bandung ini kan ada opsi transportasi publik ya. Ada kereta, travel, dan segala macam. Mobil pribadi cuma berapa jam, jadi kan harus melewati hitung-hitungan yang rigid,” kata Almas.
Ia mengakui bahwa Whoosh memberikan manfaat positif dalam mempercepat mobilitas dan memperkuat konektivitas antardaerah. Namun ia menegaskan bahwa proyek berbasis utang harus direncanakan dengan penuh kehati-hatian.
“Orientasi atau pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan yang ada dampak jangka panjangnya, apalagi utang, itu harus rigid bener tuh persiapan dan kajiannya,” pungkasnya. (Dev/P-2)
ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.
Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.
KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025
KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.
Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki dua dimensi utama, yakni afektif dan kognitif. Pada dimensi afektif, kepatuhan hukum lahir dari keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Mendagri mengatakan telah mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian dan menyaksikan secara langsung kondisi warga yang memprihatinkan, terutama terkait kebutuhan sandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved