ICW Minta KPK Awasi 1.179 SPPG Polri, Soroti Potensi Konflik Kepentingan dan Dana Rp2,2 Triliun

PIHAK Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi sebanyak 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri.

Staf Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia menjelaskan permintaan tersebut disampaikan secara khusus kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin.

"Kami memberikan surat yang meminta Deputi untuk memberikan atensi lebih kepada mekanisme pengelolaan SPPG yang sekarang dimiliki Polri," ujar Yassar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/2).

Baca juga : ICW: Pemberantasan Korupsi Stagnan, Terlalu Fokus pada Penindakan

Menurut dia, KPK berwenang untuk menindaklanjuti permintaan ICW tersebut sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 45 dan 49 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

"Jadi, kalau kita lihat di Undang-Undang KPK maupun di peraturan turunannya, pemberantasan korupsi itu kan dimandatkan kepada KPK bukan hanya dalam konteks penindakan, melainkan juga pencegahan, dan itu kewenangan yang dimiliki oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring," katanya.

Yassar menjelaskan ICW meminta KPK untuk mengawasi seribuan SPPG Polri karena dikhawatirkan terjadi banyak ketimpangan dalam pengelolaannya melalui Yayasan Kemala Bhayangkari.

Baca juga : ICW: Pejabat tak Setor LHKPN Miliki Komitmen Antikorupsi yang Rendah

"Kalau kita berkaca pada petunjuk teknis BGN (Badan Gizi Nasional), yang baru keluar pada Desember kemarin, itu kan diberikan sejumlah privilese begitu ya bagi kepolisian dalam mengelola SPPG. Salah satunya, mereka tidak dibatasi dalam mengelola SPPG," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Jadi, setiap yayasan pada umumnya dibatasi hanya 10 SPPG, tetapi kepolisian tidak dibatasi sama sekali. Jadi, itu berpotensi untuk memberikan ketimpangan begitu ya dalam pengelolaan proyek ini."

Selain itu, Yassar mengatakan KPK perlu mengawasi SPPG Polri karena mempertimbangkan adanya insentif harian secara cuma-cuma untuk setiap SPPG sebesar Rp6 juta per hari selama enam hari yang berlaku untuk periode dua tahun sejak mulai beroperasi.

Ia mengatakan apabila mengacu tahun operasional pada 2026 maka terdapat 313 hari operasional. Dengan demikian, asumsi perolehan tiap SPPG mencapai sekitar Rp2,2 triliun per tahun operasi.

"Itu di luar dari dana operasional dan dana yang awal diberikan oleh BGN sekitar Rp500 juta," katanya.

Dengan demikian, kata dia, KPK perlu memantau potensi konflik kepentingan dalam aspek finansial maupun kekeluargaan melalui yayasan yang dikelola pasangan personel polisi tersebut.

"Jadi, ini punya urgensi besar untuk menjadi perhatian KPK karena memang belakangan, apalagi kita melihat bagaimana institusi Polri mendapatkan atensi dari publik begitu dari berbagai macam kontroversi secara umum maupun ketika pengumuman kemarin oleh Presiden dan Kapolri bahwa mereka mengelola 1.179 SPPG," ujarnya.

Sebelumnya, pada 13 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.

Pada acara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan 1.179 SPPG tersebut terdiri atas 411 yang telah beroperasi, 162 sedang persiapan operasional, 499 dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 yang masih dalam tahap peletakan batu pertama. (Ant/P-3)