Presiden Perintahkan Polri Bangun 98 SPPG di Daerah 3T, 16 di NTT

WAKAPOLRI Komjen Dedi Prasetyo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlokasi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kupang, Sabtu (29/11) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri juga menyerahkan bantuan sosial Batalion Dhirabrata dan mengecek kesiapan dapur SPPG yang melayani pemenuhan gizi anak sekolah.

Pada kesempatan itu, Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mendapat mandat dari Presiden untuk membangun SPPG, khususnya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

“Kita diminta Bapak Presiden untuk menyiapkan menu Nusantara dari 38 SPPG yang sudah ada di provinsi. Menu-menu khas daerah sudah kita susun untuk dijadikan buku acuan,” jelas Dedi kepada wartawan. 

Wakapolri menyampaikan bahwa Polri bertugas membangun 98 SPPG di wilayah 3T secara nasional. Khusus untuk Provinsi NTT, Polri akan membangun 16 SPPG di wilayah 3T, ditambah 12 SPPG reguler, sehingga total 28 SPPG baru akan berdiri di NTT.

“Untuk NTT, kita akan bangun 16 SPPG di wilayah 3T dan 12 titik reguler. Total 28 SPPG tambahan akan dibangun bersama Polda NTT,” ujar Wakapolri.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

Menurutnya, target pembangunan SPPG harus segera dimulai. “Targetnya, minggu depan sudah harus dilakukan peletakan batu pertama,” katanya.

Selain itu, Presiden juga dijadwalkan meresmikan sejumlah sarana operasional Polri yang sedang dibangun.

Selain SPPG, Polri juga menjalankan instruksi Presiden untuk membangun 1.500 IPK (Instalasi Pengolahan Konsumsi) secara nasional.

“Tahun ini targetnya 1.100 IPK selesai dibangun. Tahun depan sisanya 400 IPK. Total 1.500 IPK akan kita bangun di seluruh Indonesia,” jelas Dedi.

Pengawasan dan Standar Keamanan Pangan

Terkait pengawasan mutu makanan, Wakapolri menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib mengikuti standar keamanan pangan.

“Standarisasi sudah sangat ketat. Semua produk makanan yang dihasilkan SPPG Polri harus melalui uji security food untuk mitigasi kontaminasi, keracunan, dan risiko lainnya,” tegasnya.

Ketua Yayasan Maritim Flobamora Nusantara, Jesica Sodakain, selaku SPPG Polda NTT, mengatakan seluruh standar operasional, termasuk sertifikat layak sehat dan ketentuan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), telah dipenuhi. 

Menurutnya, SPPG Polda NTT menjalankan metode memasak bertahap, bukan sekaligus, untuk memastikan makanan tetap terjaga kualitas dan kebersihannya.

“Puji Tuhan, selama dapur ini beroperasi tidak ada masalah sama sekali. Saat ini kami melayani sekitar tiga sekolah, yakni TK Bhayangkari, SMP Negeri 1, dan SMK Negeri 1, serta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Total penerima manfaat mencapai 2.700 orang," jelas Jesica.

Jesica menjelaskan bahwa pemenuhan gizi dilakukan secara terukur. Setiap makanan ditimbang oleh tenaga alih gizi sebelum didistribusikan. Sejak Juli, dapur SPPG juga menerapkan security food, yaitu pengujian makanan untuk memastikan tidak ada kandungan berbahaya.

“Semua makanan diuji, mulai dari boraks dan zat-zat berbahaya lainnya. Polda NTT menyediakan ahli khusus untuk pengawasan keamanan pangan ini,” tambahnya.

Menu harian juga disesuaikan dengan kebutuhan gizi, seperti bunga pepaya, ikan tuna, daging sapi, dan hidangan khas seperti jagung bose pada hari tertentu. Selain itu, tersedia ubi, susu, dan bahan pangan berbasis lokal lainnya yang kaya nutrisi. (PO/E-4)