Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyoroti masih adanya pejabat negara yang tidak menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bagi pejabat baru di Kabinet Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu sampai hari, Selasa (21/1).
Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW Tibiko Zabar menjelaskan, LHKPN merupakan salah satu standar minimal bagi pejabat publik dalam pencegahan korupsi. Instrumen tersebut merupakan langkah pertama yang bertujuan untuk mengontrol penyelenggara negara.
Di sisi lain, LHKPN juga berguna dalam penindakan korupsi karena dapat dijadikan informasi bagi aparat penegak hukum untuk mendeteksi maupun pengembangan kasus korupsi. Oleh karenanya, ia menilai pejabat yang tak lapor LHKPN memiliki komitmen rendah terhadap semangat antikorupsi.
"Ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat dimaknai dan jadi salah satu indikator rendahnya ketaatan serta komitmen antikorupsi. Kalau lapor saja tidak, bagaimana mau bicara antikorupsi?" ujarnya kepada Media Indonesia.
Lebih lanjut, Tibiko juga mengatakan integritas pejabat negara itu patut dipertanyakan jika tidak menyetorkan LHKPN ke KPK. Publik, sambungnya, berhak untuk menaruh curiga bagi pejabat-pejabat tersebut. Terlebih, LHKPN merupakan hal wajib bagi penyelenggara negara sebagaimana amanat UU Nomor 28/1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.
Pihaknya mendorong KPK untuk mengumumkan siapa saja pejabat yang belum menyetorkan LHKPN. Selain itu, KPK juga diingatkan soal aturannya sendiri, yakni Peraturan KPK Nomor 2/2020.
"KPK bisa mengirimkan surat kepada atasan langsung untuk melayangkan sanksi administaf sesuai ketentuan bagi yang tidak lapor maupun yang lapor, tapi tidak benar," pungkasnya. (Tri/I-2)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
Presiden Prabowo memberi peringatan keras kepada jajarannya agar tidak coba-coba korupsi. Ia langsung memberhentikan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai ditetapkan tersangka KPK.
Presiden Prabowo resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer, atau Noel, dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) setelah ditetapkan sebagai tersangka
Kasus terbaru yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, merupakan bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan.
Hasil dari OTT itu, KPK telah menyita 22 kendaraan dari operasi tersebut yang terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengklaim menjelang 10 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto banyak meraih prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved