Berita Terbaru ICW Hari Ini

ICW: Pilkada Dipilih DPRD Ancam Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.

6,6 Triliun Rupiah yang Dikumpulkan Kejagung Dinilai Berkat Kesungguhan

Pemulihan aset negara bukan sekadar menyita lalu melelang. Terdapat proses panjang dan penuh kendala hukum yang harus dilalui aparat.

Kejagung Pamer Uang Rampasan Negara Rp6,6 Triliun, ICW: Hanya Pencitraan

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan uang rampasan negara dan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.

KPK akan Telaah Dugaan Pemerasan oleh 43 Polisi Bernilai Total Rp26,2 Miliar

KPK akan menelaah laporan ICW dan Kontras soal dugaan pemerasan oleh 14 orang bintara, dan 29 orang perwira Polri, dengan nilai mencapai Rp26,2 miliar selama 2020-2025

ICW dan KontraS Laporkan 43 Polisi ke KPK Terkait Dugaan Pemerasan

KPK memiliki mandat penuh berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK untuk mengusut aparat penegak hukum (APH) yang melakukan korupsi.

Data ICW Catat 45 Jaksa Terlibat Korupsi Sejak 2006, 7 Orang di Era Jaksa Agung ST Burhanuddin

Wana juga mengkritik keras langkah KPK yang cenderung menyerahkan berkas jaksa yang terjaring OTT kepada Kejaksaan Agung.

ICW Sorot OTT Jaksa di Banten, Reformasi Kejaksaan Dinilai Lemah

ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT)  jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.  Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.

ICW Soroti Gelombang OTT KPK, Ingatkan Risiko Konflik Kepentingan Penanganan Jaksa

Kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum apabila tidak direspons dengan langkah yang transparan dan tegas.

Pemberantasan Korupsi Melemah, ICW Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.

Korupsi Sektor Kebencanaan Capai Rp 14,2 Miliar Sepanjang 2024, ICW: Dana Bantuan ke Sumatra Harus Diawasi

ICW menyoroti tren korupsi sektor kebencanaan sepanjang 2024. ICW mendorong dana bantuan bencana ke Sumatra diawasi.

ICW: Tren Korupsi 2024 Didominasi Kasus Kerugian Negara, Sumut Jadi Provinsi Paling Korup

ICW merilis tren vonis korupsi 2024, pola korupsi didominasi praktik yang merugikan keuangan negara. Sumut menjadi provinsi yang dilaporkan paling korup.

ICW: Pemberian Rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Kaburkan Independensi Peradilan

Wana menegaskan bahwa pemberian rehabilitasi tersebut membuat putusan pidana terhadap ketiga terdakwa tidak lagi dapat dijalankan. 

Desa Jadi Episentrum Korupsi Nasional, ICW Sebut Akibat Pengawasan Mandek dan Aparatur Lemah

Merujuk data ICW, dari 19 sektor yang dipantau, sektor desa kembali menempati peringkat pertama kasus korupsi dengan 77 kasus dan 108 tersangka sepanjang 2024.

ICW Desak Pemerintah Buka Kajian Awal Whoosh Secara Transparan

Proyek sebesar Whoosh seharusnya disusun dengan kajian komprehensif, mulai dari kebutuhan transportasi, target penumpang, hingga proyeksi ekonomi jangka panjang.

Putusan MK Tegaskan Polisi Harus Fokus di Jalurnya

Larangan tersebut dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan yang selama ini kerap muncul ketika polisi aktif menduduki jabatan di lembaga sipil.

ICW: Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Tanda Kematian Reformasi

ICW menilai keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto, sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.

ICW Desak Parlemen Buka Informasi Dana Reses dan Tunjangan Dewan

Surat keberatan tersebut dikirim pada 28 Oktober 2025 setelah DPR dan DPD tidak memberikan informasi yang diminta secara lengkap.

ICW Nilai Usulan Korupsi Masuk RUU HAM Harus Dikaji Lebih Dalam, Jangan Hanya Normatif

Ide tersebut menarik untuk dipertimbangkan dalam penyusunan revisi UU HAM, karena korupsi memang memiliki dimensi yang merusak hak asasi manusia.

Ekspatriat Bisa Pimpin BUMN, ICW: Tidak Menjamin Perusahaan Bersih dari Korupsi

Jika WNA diizinkan menjadi direksi tanpa peninjauan ulang terhadap kelemahan hukum yang ada, penegakan kasus korupsi akan semakin sulit. 

Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Dinilai Lamban, Pakar Nilai Publik Wajar Curiga

Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia